ANALYZING STATE RESPONSIBILITY IN PROTECTING MARINE AREAS OF WEST ACEH FROM COAL SPILLS Aliya chairunnisa Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025 id Indonesia

Skripsi

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati laut yang kaya, menghadapi ancaman serius dari aktivitas manusia, terutama tumpahan batu bara, yang telah menjadi sumber utama pencemaran laut. Pada pertengahan tahun 2019, sedimen batu bara dari tongkang yang melintas telah mencapai pesisir Aceh Barat, menimbulkan kekhawatiran di kalangan nelayan dan masyarakat hingga saat ini. Sebagai penandatangan konvensi internasional, pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi keanekaragaman hayati laut, mencegah, mengurangi, dan memperbaiki dampak kerusakan lingkungan seperti ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran hukum dan peraturan nasional dalam mengurangi kehilangan keanekaragaman hayati, dengan fokus pada kasus tumpahan batu bara di Aceh Barat. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi sejauh mana pemerintah telah menangani kasus tumpahan batu bara di Aceh Barat dengan menganalisis tantangan utama yang menghambat praktik tanggung jawab negara yang efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan memanfaatkan wawancara dan studi pustaka. Data primer dikumpulkan melalui penelitian lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Metode ini memberikan wawasan mendalam tentang dimensi hukum, sosial, dan lingkungan dari isu yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang komprehensif terkait perlindungan lingkungan, terdapat tantangan signifikan dalam implementasinya. Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendistribusikan tanggung jawab, namun terdapat celah di tingkat regional dan lokal. Tidak adanya protokol spesifik untuk area non-konservasi, ditambah dengan keterbatasan wewenang dan lemahnya penegakan hukum, telah menghambat tindakan yang efektif. Penelitian ini mengidentifikasi empat hambatan utama: keterbatasan wewenang, kurangnya mandat perlindungan laut, sumber daya dan protokol yang tidak memadai, serta lemahnya penegakan hukum. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan revisi yang komprehensif terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan di Indonesia. Reformasi harus memprioritaskan penguatan penegakan hukum dan memperjelas pembagian tanggung jawab antar lembaga pemerintah. Selain itu, pemerintah daerah harus diberdayakan dengan wewenang dan sumber daya yang memadai untuk bertindak cepat dalam mencegah kerusakan lingkungan, memastikan keberlanjutan jangka panjang, dan melindungi keanekaragaman hayati laut Indonesia. ENVIRONMENTAL PROTECTION - LAW 344.046 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 145111 2025-01-05 19:51:12 2025-01-06 10:39:00 machine generated