<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" id="144889">
 <titleInfo>
  <title>ANALISIS PERAN DPMK ACEH TENGAH DALAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH TENGAH</title>
 </titleInfo>
 <name type="Personal Name" authority="">
  <namePart>Fitri Araini</namePart>
  <role>
   <roleTerm type="text">Primary Author</roleTerm>
  </role>
 </name>
 <typeOfResource manuscript="no" collection="yes">mixed material</typeOfResource>
 <genre authority="marcgt">bibliography</genre>
 <originInfo>
  <place>
   <placeTerm type="text">Banda Aceh</placeTerm>
   <publisher>Fakultas Ilmu Sosial dan Politik</publisher>
   <dateIssued>2025</dateIssued>
  </place>
 </originInfo>
 <language>
  <languageTerm type="code"></languageTerm>
  <languageTerm type="text"></languageTerm>
 </language>
 <physicalDescription>
  <form authority="gmd">Skripsi</form>
  <extent></extent>
 </physicalDescription>
 <note>ABSTRAK&#13;
DPMK ialah salah satu bagian yang berperan dalam meningkatkan kapasitas aparatur kampung, DPMK memiliki tugas dan fungsi dalam merumuskan kebijakan teknis pengelolaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah kampung, serta pembinaan dan pelaksaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintah kampung. Pemberdayaan masyarakat mutlak dilakukan oleh setiap pemerintah daerah khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung harus berperan besar dalam memberdayakan pemerintah kampung dan masyarakatnya. Kapasitas aparatur kampung adalah kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan perangkat desa dalam mengelola administrasi, layanan publik, dan pembangunan desa. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dalam peningkatan kapasitas aparatur kampung di Kabupaten Aceh Tengah, dan hambatan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi dari Edward dan Emerson, terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan peraturan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah telah melaksanakan kewajibannya yaitu dengan memberikan pelatihan, menjadi mediator pendorong dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur kampung, serta melakukan pengawasan dan evaluasi secara menyeluruh ke setiap Kampung. Adapun kendala yang dihadapi ada tiga yaitu, fasilitas yang tidak memadai, anggaran yang tidak memadai, SDM aparatur kampung yang belum memadai, sering terjadi pergantian aparatur kampung. Saran dari penulis diharapkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja aparatur kampung karena masih banyak aparatur kampung yang belum menerapkan perannya dengan baik.&#13;
Kata Kunci : Peran, DPMK Aceh Tengah, Kapasitas, Aparatur&#13;
</note>
 <note type="statement of responsibility"></note>
 <classification>0</classification>
 <identifier type="isbn"></identifier>
 <location>
  <physicalLocation>ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala</physicalLocation>
  <shelfLocator></shelfLocator>
 </location>
 <slims:digitals/>
</mods>
<recordInfo>
 <recordIdentifier>144889</recordIdentifier>
 <recordCreationDate encoding="w3cdtf">2025-01-02 15:52:57</recordCreationDate>
 <recordChangeDate encoding="w3cdtf">2025-01-02 16:17:06</recordChangeDate>
 <recordOrigin>machine generated</recordOrigin>
</recordInfo>
</modsCollection>