Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUTAN DESA OLEH LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DES A GEMBULO BERKAH DI KABUPATEN GAYO LUES
Pengarang
Lila Tamara - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Aminah - 199211142019032015 - Dosen Pembimbing I
Iqbal Ahmady - 199104292019031015 - Dosen Pembimbing II
Effendi Hasan - 197510012009121005 - Penguji
Muliawati - 199205242017012101 - Penguji
Nomor Pokok Mahasiswa
2010103010017
Fakultas & Prodi
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik / Ilmu Politik (S1) / PDDIKTI : 67201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik., 2024
Bahasa
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRAK
Pengelolaan Hutan Desa di Kabupaten Gayo Lues dilimpahkan langsung kepada
masyarakat melalui Perhutanan Sosial untuk membentuk Lembaga Pengelola
Hutan Desa (LPHD) sebagai penggerak, perencanaan, dan pelaksanaan program
pengelolaan hutan. Implementasi kebijakan Hutan Desa di Kabupaten Gayo Lues
khususnya di desa Agusen belum berjalan maksimal. Pelaksanaan pengelolaan
hutan yang seharusnya sudah berjalan dalam jangka waktu 5 tahun tetapi masih
terkendala. LPHD kesulitan untuk menjalankan tugasnya karena beberapa faktor.
Tujuan dari penelitian ini menggambarkan proses implementasi kebijakan Hutan
Desa oleh LPHD Gembulo Berkah mulai dari perencanaan hingga penerapannya
serta apa saja yang menjadi hambatan lembaga pengelola dalam pelaksanaannya.
Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan model Charles O. Jones
yang mendeskripsikan keberhasilan dalam menjalankan aktivitas implementasi
kebijakan melalui tiga indikator yaitu organisasi, interpretasi, serta aplikasi.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data
melalui observasi, wawancara mendalam serta dokumentasi. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Hutan Desa belum berjalan
maksimal. Salah satu faktor utama yang menghambat implementasi kebijakan ini
adalah tidak adanya aturan teknis yang cukup jelas dari pemerintah daerah, baik
dari tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang menjadi penghubung antara
kebijakan nasional dan pelaksanaan di tingkat desa yang menyebabkan pengurus
lembaga masih memerlukan adanya pendamping atau fasilitator untuk
melaksanakan program kegiatan yang telah direncanakan. Instansi yang terlibat
juga memerlukan kerja sama yang baik dari masyarakat. Kurangnya partisipasi
masyarakat untuk mengenal serta menjalankan program kebijakan Hutan Desa ini
juga menjadi tantangan bagi para pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.
Kata Kunci : Implementasi kebijakan, Hutan Desa, Politik Lingkungan.
ABSTRACT Village Forest Management in Gayo Lues Regency is directly delegated to the community through Social Forestry to form a Village Forest Management Institution (LPHD) as the driver, planner, and implementer of forest management programs. The implementation of the Village Forest policy in Gayo Lues Regency, especially in Agusen Village, has not been running optimally. The implementation of forest management which should have been running for a period of 5 years is still constrained. LPHD has difficulty carrying out its duties due to several factors. The purpose of this study describes the process of implementing the Village Forest policy by LPHD Gembulo Berkah from planning to implementation and what are the obstacles for the management institution in its implementation. This study uses the Charles O. Jones model policy implementation theory which describes success in carrying out policy implementation activities through three indicators, namely organization, interpretation, and application. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through observation, in-depth interviews and documentation. The results of this study indicate that the implementation of the Village Forest policy has not been running optimally. One of the main factors that hinders the implementation of this policy is the absence of clear technical regulations from the local government, both at the provincial and district/city levels, which act as a link between national policies and implementation at the village level, which causes institutional administrators to still need assistants or facilitators to implement the planned program activities. The agencies involved also require good cooperation from the community. The lack of community participation in getting to know and implementing this Village Forest policy program is also a challenge for the actors involved in implementing the policy. Keywords: Policy implementation, Village Forest, Environmental Politics.
PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS GAMPONG (LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA) DI GAMPONG JAMBO PAPEUN KECAMATAN MEUKEK KABUPATEN ACEH SELATAN (LINDA PUSPITA SARI, 2025)
PENILAIAN TINGKAT DEGRADASI HUTAN AKIBAT KEGIATAN PENEBANGAN PADA AREAL HPH DAN IPK DI KABUPATEN GAYO LUES (Jakaria, 2025)
IDENTIFIKASI DAN KEANEKARAGAMAN BURUNG DI HUTAN PINING KABUPATEN GAYO LUES DALAM KAWASAN EKOSISTEM LEUSER (Zurfika Ramayanti, 2020)
IDENTIFIKASI PENYEBAB PERAMBAHAN KAWASAN HUTAN DI KECAMATAN PUTRI BETUNG KABUPATEN GAYO LUES (Syahrial, 2025)
ANALISIS DAMPAK KEBAKARAN HUTAN TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT PETANI SEREH WANGI (STUDI KASUS KECAMATAN BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES) (Silawati, 2021)