Electronic Theses and Dissertation

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik menyebutkan bahwa "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00. Dalam kenyataannya, diwilayah Pengadilan Negeri Banda Aceh tindak pidana penyebaran konten pornografi ini terus berkembang sampai saat ini pelaku dipidana penjara dan denda.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor terjadinya tindak pidana, hambatan dalam penyelesaian tindak pidana, dan apa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam kasus tindak pidana penyebaran konten pornografi yang bersifat privasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dari penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan responden. Data Sekunder pada penelitian ini merupakan data studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai materil yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pornografi yang bersifat privasi adalah karna cemburu, ingin mempermalukan korban, rendahnya ilmu agama, sakit hati dan tidak tercapainya keinginan pelaku, faktor lingkungan. Dalam hal ini Adapun hambatan penyelesaian tindak pidana adalah hambatan internal dan hambatan eksternal.

Upaya penanggulangan dapat dilakukan dengan upaya preventif yaitu melakukan penyuluhan tentang dampak negaif pornografi, sedangkan Upaya represif adalah masing-masing aparat penegak hukum bekerja pada wewenangnya masing masing setelah terjadinya suatu tindak pidana mulai dari melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bahkan sampai pada penjatuhan putusan. Disarankan kepada masyarakat, kepolisian agar lebih fokus dan peka terhadap setiap menangani kasus dan kejadian tindak pidana.

Article 45 Paragraph (1) of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information states that "any person who intentionally and without right distributes and/or transmits and/or makes accessible Electronic Information and/or Electronic Documents containing content that violates decency as referred to in Article 27 Paragraph (1) shall be subject to imprisonment for a maximum of 6 (six) years and/or a fine of up to IDR 1,000,000,000.00." In reality, in the jurisdiction of the Banda Aceh District Court, criminal acts involving the dissemination of pornographic content continue to develop, and perpetrators are being sentenced to imprisonment and fines. The purpose of this study is to explain the factors causing criminal acts, the obstacles in resolving these criminal acts, and the efforts made by law enforcement officials to tackle cases of criminal acts involving the dissemination of private pornographic content. The method used in this research is empirical juridical. The data in this research includes primary data obtained from field research in the form of interview results with respondents. Secondary data in this study comes from library research, which involves gathering information and data using various materials available in libraries, such as reference books, results of similar previous studies, articles, notes, and various journals related to the issue. Based on the research findings, the factors causing the occurrence of private pornographic crimes include jealousy, the intention to humiliate the victim, a lack of religious knowledge, resentment, unfulfilled desires of the perpetrator, and environmental factors. The obstacles to resolving criminal acts consist of internal and external challenges. Efforts to combat these crimes can be made through preventive measures, such as raising awareness about the negative impacts of pornography, while repressive efforts involve law enforcement officials acting within their respective authorities after a crime occurs, including investigation, prosecution, and sentencing. It is recommended that the community and the police focus more and be sensitive in handling each case and incident of criminal acts.