ANDHIKA RAHMATILLAH Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2024

Skripsi

Pasal 45 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan bahwa nazhir dapat diganti apabila tidak melaksanakan tugasnya dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam memutuskan perkara Nomor 36/Pdt.G/2018/Pta Smd, dan untuk mengetahui apakah putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 36/Pdt.G/2018/Pta Smd telah sesuai dengan asas keadilan hukum bagi pihak yang berperkara. Penelitian ini bersifat studi kasus, termasuk jenis penelitian yuridis normatif. Studi yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen hukum berupa putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/ PTA Smd dalam memutus perkara bertentangan dengan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang memberi peluang kepada wakif untuk mengusulkan pergantian nazhir apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun nazhir tidak melaksanakan tugasnya. Dalam kasus tanah wakaf ini, kurang lebih selama 28 tahun sejak tanah tersebut diwakafkan, nazhir telah lalai dan tidak memanfaatkan tanah wakaf tersebut sesuai dengan yang dikehendaki wakif sebagaimana termuat dalam tujuan wakaf. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/ PTA Smd juga belum memberikan rasa keadilan bagi para pihak, seharusnya sejak diucapkan ikrar wakaf pada tahun 1989 oleh wakif, maka sejak saat itu telah timbul kewajiban nazhir untuk memanfaatkan harta wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam memutuskan perkara harus memperhatikan secara mendetail fakta yang terungkap dalam persidangan. Majelis hakim juga harus memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara, sehingga dalam melaksanakan pertimbangannya majelis hakim tidak melakukan suatu kekeliruan terhadap putusan yang akan diputuskan serta melakukan penafsiran hukum secara seksama sehingga rasa keadilan dapat dirasakan oleh pihak-pihak dalam perkara dan masyarakat secara luas. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 142709 2024-12-16 16:02:03 2024-12-17 10:08:54 machine generated