ANALISIS EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA PADA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE OLEH BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI

ANALISIS EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA PADA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE OLEH BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM


Pengarang

Ayatullah - Personal Name;

Dosen Pembimbing



Nomor Pokok Mahasiswa

970113010474

Fakultas & Prodi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi (S1) / PDDIKTI : 62201

Penerbit

Banda Aceh : Fakultas Ekonomi., 2008

Bahasa

Indonesia

No Classification

658.151 1

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Penelitian ini berkaitan dengan evaluasi kinerja instansi pemerintah pada Pemerintah Kota Lhokseumawe yang dilaksanakan oleh Pcrwakilan BPKP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Nanggroe Aceh Darussalam telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan evaluasi LAKIP 2005.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu

studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data teoritis sebagai bahan-bahan acuan, yang diperoleh dari buku-buku dan modul-modul yang dikeluarkan oleh BPKP, sedangkan penelitian lapangan adalah penelitian langsung pada BPKP Perwakilan Provinsi NAD.
Hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan evaluasi dimulai dari tahap persiapan pemeriksaan dan melakukan survei pendahuluan terhadap objek yang akan dievaluasi. Pelaksanaan evaluasi meliputi evaJuasi atas sistem AKIP dan evaluasi atas kinerja instansi dengan menggunakan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria tersebut meliputi implementasi sistem AKIP dan Akuntabilitas Instansi yang diperkuat dengan pengumpulan data dilapangan .
Penyelesaian hasil evaluasi berupa penerbitan Laporan Hasil Evaluasi oleh BPKP Perwakilan Provinsi NAD. Berdasarkan analisis dan evaluasi data menunjukan bahwa BPKP Perwakilan Provinsi NAD tclah melaksanakan evaluasi sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi LAKIP tahun 2005, tetapi dalam mencapai hasil maksimal disebabkan keterbatasan biaya dan masih terbatasnya SDM dari evaluatan sehingga menyebabkan tidak terbangunnya sistem AKIP yang baik sedangkan dari pihak evaluator terbatasnya jumlah evaluator, waktu dan biaya yang tersedia merupakan kendala dalam melaksanakan evaluasi secara maksimal.







Tidak Tersedia Deskripsi

Citation



    SERVICES DESK