Electronic Theses and Dissertation

Dalam Convention on Certain Conventional Weapon (CCM) pada tahun 2008 melarang penggunaan cluster bombs beserta pengembangan, produksi, penimbunan, maupun pengirimannya. Hal ini dikarenakan sifat senjata tersebut melanggar prinsip-prinsip HHI. Cluster Bombs beserta UXO-nya tidak dapat membedakan antara kombatan dengan warga sipil serta objek militer dengan objek sipil sehingga senjata ini tidak memenuhi principle of distinction (prinsip pembeda) yang diatur dalam pasal 51 Protokol Tambahan I.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui aturan dan larangan penggunaan Cluster Bombs, dan mengetahui bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh Suriah dalam penggunaan Cluster Bombs.

Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari serta menganalisis konvensi, peraturan perundang-undangan,buku teks, surat kabar, tulisan ilmiah yang termuat dalam berbagai jurnal, dan literatur-literatur yang relevan dengan skripsi ini..

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Cluster Bombs dilarang oleh Hukum Humaniter Internasional (HHI) disebkan senjata tersebut tidak dapat memenuhi prinsip-prinsip HHI yaitu prinsip pembeda, prinsip proposionalitas, dan prinsip kepentingan militer. Dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI) Suriah terbukti bersalah melanggar perjanjian internasional, kebiasaan hukum humaniter internasional, dan aturan Convention on Cluster Munition (CMM) yang melahirkan suatu pertanggung jawaban negara, dimana bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh Suriah adalah Resolusi No 2254 yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB.

Disarankan kepada Suriah untuk dapat menegakkan Hukum Humaniter Internasional (HHI) secara tegas dan fleksibel dan meratifikasi Convention on Cluster Munition (CCM) agar menjadikan negaranya terikat serta melahirkan suatu pertanggung jawaban yang penuh terhadap negaranya.

The Convention on Certain Conventional Weapon (CCM) in 2008 prohibits the use of cluster bombs and their development, production, stockpiling, and delivery. This is because the nature of these weapons violates the principles of HHI. Cluster Bombs and their UXO cannot distinguish between combatants and civilians as well as military objects and civilian objects so that these weapons do not fulfill the principle of distinction stipulated in article 51 of Additional Protocol I. The purpose of writing this thesis is to know the rules and prohibitions on the use of Cluster Bombs, and to know the form of responsibility given by Syria in the use of Cluster Bombs. This research method is carried out using library research, namely by studying and analyzing conventions, laws and regulations, textbooks, newspapers, scientific writings contained in various journals, and literature relevant to this thesis. The results showed that the use of Cluster Bombs is prohibited by International Humanitarian Law (HHI) because these weapons cannot fulfill the principles of HHI, namely the principle of distinction, the principle of proportionality, and the principle of military interest. In International Humanitarian Law (IHL) Syria was found guilty of violating international treaties, customary international humanitarian law, and the rules of the Convention on Cluster Munition (CMM) which gave birth to a state responsibility, where the form of responsibility given by Syria is Resolution No. 2254 issued by the UN Security Council. It is recommended for Syria to be able to enforce International Humanitarian Law (HHI) firmly and flexibly and ratify the Convention on Cluster Munition (CCM) in order to make the country bound and give birth to a full responsibility for the country.