<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" id="139817">
 <titleInfo>
  <title>PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERNIAGAAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI ACEH TAMIANG (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR ACEH TAMIANG)</title>
 </titleInfo>
 <name type="Personal Name" authority="">
  <namePart>M. NAUFAL AZIZI</namePart>
  <role>
   <roleTerm type="text">Primary Author</roleTerm>
  </role>
 </name>
 <typeOfResource manuscript="no" collection="yes">mixed material</typeOfResource>
 <genre authority="marcgt">bibliography</genre>
 <originInfo>
  <place>
   <placeTerm type="text">Banda Aceh</placeTerm>
   <publisher>Fakultas Hukum</publisher>
   <dateIssued>2024</dateIssued>
  </place>
 </originInfo>
 <language>
  <languageTerm type="code">id</languageTerm>
  <languageTerm type="text">Indonesia</languageTerm>
 </language>
 <physicalDescription>
  <form authority="gmd">Skripsi</form>
  <extent></extent>
 </physicalDescription>
 <note>Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya menerangkan bahwa &quot;Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.&quot; Pelanggaran terhadap Pasal 21 ayat (2) huruf a “diancam sanksi pidana yang telah ditentukan dalam pasal 40 ayat (2) dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00”. Namun pada faktanya, tindak pidana tersebut masih terjadi pada kasus perniagaan satwa liar yang dilindungi di wilayah hukum Polres Aceh Tamiang dan dalam penyidikannya ditemukan beberapa hambatan di dalamnya. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk menjelaskan mekanisme penegakan hukum tindak pidana perniagaan satwa liar yang dilindungi dalam tahap penyidikan yang telah dilaksanakan serta hambatan yang dialami selama proses penyidikan tindak pidana perniagaan satwa liar yang dilindungi oleh Kepolisian Resor Aceh Tamiang. Penelitian ini merupakan penelitian jenis yuridis empiris. Data diperoleh dari penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara melihat buku-buku, jurnal- jurnal serta perundang-undangan dan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukan mekanisme penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian resor aceh tamiang pada tahap penyidikan selama ini sudah sesuai dengan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Hambatan yang dialami Kepolisian Resor Aceh Tamiang saat melakukan penyidikan tindak pidana perniagaan satwa liar yang dilindungi adalah kesulitan dalam melacak tersangka, kurangnya pengetahuan terkait jenis-jenis satwa yang dilindungi dan keterbatasan personil penyidik yang kompeten.</note>
 <note type="statement of responsibility"></note>
 <subject authority="">
  <topic>WILDLIFE CONSERVATION - LAW</topic>
 </subject>
 <classification>346.046 951 6</classification>
 <identifier type="isbn"></identifier>
 <location>
  <physicalLocation>ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala</physicalLocation>
  <shelfLocator></shelfLocator>
 </location>
 <slims:digitals/>
</mods>
<recordInfo>
 <recordIdentifier>139817</recordIdentifier>
 <recordCreationDate encoding="w3cdtf">2024-10-31 21:59:43</recordCreationDate>
 <recordChangeDate encoding="w3cdtf">2024-11-01 10:34:20</recordChangeDate>
 <recordOrigin>machine generated</recordOrigin>
</recordInfo>
</modsCollection>