PERAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN KEUANGAN (STUDI KASUS PADA KOTA BANDA ACEH) | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI

PERAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN KEUANGAN (STUDI KASUS PADA KOTA BANDA ACEH)


Pengarang

Cut Eliza Mutia - Personal Name;

Dosen Pembimbing



Nomor Pokok Mahasiswa

0111310165

Fakultas & Prodi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi (S1) / PDDIKTI : 62201

Penerbit

Banda Aceh : Fakultas Ekonomi., 2007

Bahasa

Indonesia

No Classification

658.155 4

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang merupakan sumber pendapatan Daerah yang peruntukkannya bebas bagi Daerah sebagai wujud dari otonomi daerah.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reseach) dengan data sekunder yang dianalisa secara deskriptif dan dengan metode kuantitatif. Alat analisis yang digunakan adalah Derajat Desentralisasi Fiskal dan Derajat Kemandirian Daerah.
Secara agregat, rata-rata Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Banda Aceh periode anggaran 2001-2005 sebesar 10,54% per tahun dengan grafik yang menurun walau tidak signifikan. Ini berarti, ketergantungan Kota Banda Aceh terhadap pemerintah pusat dan propinsi masih tinggi. Sedangkan rata-rata Kemandirian Daerah Kota Banda Aceh untuk periode tersebut sebesar 14,66% per tahun dengan grafik yang menurun drastis. Ini berarti dari sisi pengeluaran, semakin sedikit program yang didanai dengan sumber yang bebas peruntukkannnya bagi Daerah.
Untuk meningkatkan kemandirian ini, terutama meningkatkan PAD, Pemerintah Kota Banda Aceh perlu melakukan tindakan intensifikasi yaitu, dengan meningkatkan efisiensi biaya pemungutan dan adminitrasinya serta meningkatkan sistem pengelolaan pemungutan PAD ,dan ekstensifikasi yaitu dengan menggali sumber-sumber PAD yang baru. Tetapi harus memperhatikan prinsip good governance agar tidak merusak pelayanan publik dan merusak perkembangan dunia usaha.

Tidak Tersedia Deskripsi

Citation



    SERVICES DESK