Electronic Theses and Dissertation

Implementasi otonomi daerah adalah sebagai format kebijakan yang diharapkan mampu memecahkan problema keuangan pemerintah pusat, karena sebelum era otonomi daerah diberlakukan, sumber daya keuangan pemerintah daerah tergantung kepada kemampuan keuangan pusat. Implementasi otonomi daerah tersebut diawali dengan diberlakukann ya UU No. 22 dan 25 tahun 1999. Dalam perkembangannya, kebijakan otonomi daerah melalui UU No. 22 dan 25 tahun 1999 dinilai, baik dari segi kebijakan maupun segi implementasinya, terdapat sejumlah kelemahan. Oleh karena itulah kebijakan tersebut mengalami revisi yang akhimnya menghasilkan UU No.32 dan 33 tahun 2004 yang tujuannya untuk mengurangi dampak negatif dan menambah manfsat positif dari otonomi dacrah sebagai salah satu agenda utama reformasi serta untuk membangun tata pemerintahan yang baik. Untuk Pemerintah Aceh, dengan otonomi daerah diharapkan agar pemerintahan lebih bebas dalam mengelola keuangannya sendiri dan Iebih efisien lagi dalam mengatur sumber daya keuangan pemerintahan.
Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Provinsi Aceh (Pemerintah Acch).
Dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu : data yang secara langsung diperoleh dari Pemerintah Aceh mengenai data keuangan yang digunakan untuk mcngukur kinerja keuangan yakni data laporan keuangan Pemerintah Aceh dalam
bentuk laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan laporan
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) selama lima tahun
(2005-2009). Analisis data dilakukan menggunakan metode kualitatif yang bersifat
deskriptif. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui
bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Aceh setelah diterapkannya revisi UU
tentang otonomi daerah, UU No. 32 dan 33 tahun 2004
Hasil penelitian secara umum menunjuklan perbedaan-perbedaan penting
dalam pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Aceh sesudah otonomi daerah.
Kinerja keuangan diukur dengan rasio-rasio keuangan. Untuk rasio tingkat
kemandirian dan rasio kemampuan pembiayaan, kinerja keuangan Pemerintah Acch menunjukkan hasil yang belum stabil karena masih mengalami persentase naik turun terhadap hasil perhitungannya, rasio efektivitas menunjukkan hasil yang kurang efektif dan rasio efisiensi menunjukkan kinerja keuangan yang efisien karena Pemerintah Aceh berhasil merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang tinggi dengan biaya yang kecil.

Kata Kunci : Otonomi Daerah, Kinerja Keuangan, Rasio Tingkat Kemandirin, Rasio
Efektivitas dan Efisiensi PAD, dan Rasio Kemampuan Pembiayaan

Tidak Tersedia Deskripsi