M. Yusuf Aulia Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2024

Skripsi

Wilayah Aceh Tengah sendiri memiliki kawasan hutan lindung pada Kecamatan Linge, Kecamatan Bintang, Kecamatan Jagong Jeget, Kecamatan Silihnara, Kecamatan pegasing, Kecamatan Kebayakan, Kecamatan Ketol, Kecamatan Celala, Kecamatan Rusip Antara, Kecamatan Atu Lintang dan kecamatan Lut Tawar. Kawasan hutan lindung memang selalu menjadi kawasan rawan konflik dikarenakan pengelolaan kawasan hutan lindung dan pemanfaatan selalu memiliki tumpang tindih hal ini membuat terjadinya konflik ekologi politik. Konflik ekologi politik terjadi ketika aturan yang dibuat tidak sesuai dengan kondisi wilayah tertentu dan masyarakat atau pemerintah memiliki kepentingan sendiri dalam pemanfaaatan dan pengelolaan hutan lindung itu sendiri, penanganan konflik dikawasan hutan lindung di di kawasan hutan lindung Bur Telege masih mengikuti Peraturan Gubernur No 10 Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konflik ekologi politik yang terjadi di kawasan hutan lindung Bur Telege dan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah daerah Aceh Tengah dalam menangani konflik ekologi politik pemanfaatan sumber daya alam di kawasan hutan lindung Bur Telege. Penelitian ini memiliki landasan teoritis ekologi politik. Metode yang di gunakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data primer melalui wawancara langsung dengan informan, sedangkan data sekunder melalui dokumentasi.Konflik yang terjadi dikawasan hutan lindung Bur Telege merupakan konflik vertikal yang mana konflik yang terjadi antara masyarakat di kawasan hutan lindung Bur Telege dengan Pemerintah daerah Aceh Tengah dan Pendapatan masyarakat desa Hakim Bale Bujang masih sangat bergantung dengan pemanfaatan sumber daya alam di kawasan hutan lindung Bur Telege. Kata Kunci : Konflik Ekologi, Sumber Daya Alam, Kebijakan 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 138441 2024-10-14 13:03:55 2024-10-14 14:23:08 machine generated