<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" id="138295">
 <titleInfo>
  <title>ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN DPRA TERHADAP ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DI PROVINSI ACEH TAHUN 2022</title>
 </titleInfo>
 <name type="Personal Name" authority="">
  <namePart>Mudhaffar Fuhir Imran</namePart>
  <role>
   <roleTerm type="text">Primary Author</roleTerm>
  </role>
 </name>
 <typeOfResource manuscript="no" collection="yes">mixed material</typeOfResource>
 <genre authority="marcgt">bibliography</genre>
 <originInfo>
  <place>
   <placeTerm type="text">Banda Aceh</placeTerm>
   <publisher>Fakultas Ilmu Sosial dan Politik</publisher>
   <dateIssued>2024</dateIssued>
  </place>
 </originInfo>
 <language>
  <languageTerm type="code"></languageTerm>
  <languageTerm type="text"></languageTerm>
 </language>
 <physicalDescription>
  <form authority="gmd">Skripsi</form>
  <extent></extent>
 </physicalDescription>
 <note>Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang disebut DPRA merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang bertindak sebagai lembaga legislatif yang memiliki tiga fungsi utama, yaitu merumuskan kebijakan, mengalokasikan anggaran, dan melakukan pengawasan. Penelitian ini berfokus pada fungsi pengawasan dan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh DPRA terhadap anggaran daerah di bidang pendidikan di Provinsi Aceh pada Tahun 2022.  Fungsi pengawasan merupakan sarana DPRA dalam memastikan tercapainya pemerintahan yang baik dan berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Trias Politica yang dikemukakan oleh Montesquieu dan Teori Pengawasan yang dikemukakan oleh Djojosoekarto. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPRA melakukan fungsi pengawasannya dengan baik, akan tetapi masih terdapat kendala antara DPRA dan Dinas Pendidikan pada masa perubahan kepemimpinan yang menyebabkan sulitnya koordinasi antara Legislatif dan Eksekutif sehingga menyebabkan kesenjangan informasi dan pemahaman dilapangan sehingga dapat berdampak pada pelaksanaan program dan pengawasan anggaran. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme yang jelas untuk memastikan agar tugas-tugas tersebut tetap dapat dijalankan dengan baik. Di sisi lain, Dinas Pendidikan Aceh juga diharapkan dapat lebih melibatkan tokoh-tokoh pendidikan, akademisi hingga organisasi masyarakat terkait dalam menyusun program dan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi yang lebih mendalam dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Disarankan agar DPRA lebih memperhatikan pengawasan terhadap program-program Dinas Pendidikan Aceh yang bersifat membangun dan meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Aceh serta dapat melakukan koordinasi yang lebih efektif untuk mengatasi kesenjangan informasi apabila terjadi perubahan kepemimpinan.&#13;
&#13;
Kata Kunci : Pengawasan, DPRA, Anggaran Pendidikan&#13;
</note>
 <note type="statement of responsibility"></note>
 <classification>0</classification>
 <identifier type="isbn"></identifier>
 <location>
  <physicalLocation>ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala</physicalLocation>
  <shelfLocator></shelfLocator>
 </location>
 <slims:digitals/>
</mods>
<recordInfo>
 <recordIdentifier>138295</recordIdentifier>
 <recordCreationDate encoding="w3cdtf">2024-10-11 17:28:34</recordCreationDate>
 <recordChangeDate encoding="w3cdtf">2024-10-11 22:16:24</recordChangeDate>
 <recordOrigin>machine generated</recordOrigin>
</recordInfo>
</modsCollection>