Electronic Theses and Dissertation

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang disebut DPRA merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang bertindak sebagai lembaga legislatif yang memiliki tiga fungsi utama, yaitu merumuskan kebijakan, mengalokasikan anggaran, dan melakukan pengawasan. Penelitian ini berfokus pada fungsi pengawasan dan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh DPRA terhadap anggaran daerah di bidang pendidikan di Provinsi Aceh pada Tahun 2022. Fungsi pengawasan merupakan sarana DPRA dalam memastikan tercapainya pemerintahan yang baik dan berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Trias Politica yang dikemukakan oleh Montesquieu dan Teori Pengawasan yang dikemukakan oleh Djojosoekarto. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPRA melakukan fungsi pengawasannya dengan baik, akan tetapi masih terdapat kendala antara DPRA dan Dinas Pendidikan pada masa perubahan kepemimpinan yang menyebabkan sulitnya koordinasi antara Legislatif dan Eksekutif sehingga menyebabkan kesenjangan informasi dan pemahaman dilapangan sehingga dapat berdampak pada pelaksanaan program dan pengawasan anggaran. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme yang jelas untuk memastikan agar tugas-tugas tersebut tetap dapat dijalankan dengan baik. Di sisi lain, Dinas Pendidikan Aceh juga diharapkan dapat lebih melibatkan tokoh-tokoh pendidikan, akademisi hingga organisasi masyarakat terkait dalam menyusun program dan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi yang lebih mendalam dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Disarankan agar DPRA lebih memperhatikan pengawasan terhadap program-program Dinas Pendidikan Aceh yang bersifat membangun dan meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Aceh serta dapat melakukan koordinasi yang lebih efektif untuk mengatasi kesenjangan informasi apabila terjadi perubahan kepemimpinan.

Kata Kunci : Pengawasan, DPRA, Anggaran Pendidikan

The Aceh People's Representative Council, known as the DPRA, is one of the organizing elements of the Aceh government which acts as a legislative institution which has three main functions, namely formulating policies, allocating budgets and carrying out supervision. This research focuses on the supervisory function and aims to find out how supervision is carried out by the DPRA over the regional budget in the education sector in Aceh Province in 2022. The supervisory function is a means of the DPRA in ensuring that good governance is achieved and runs in accordance with the objectives to be achieved. The theory used in this research is Trias Politica proposed by Montesquieu and Surveillance Theory proposed by Djojosoekarto. This research uses descriptive qualitative research methods. The results of this research show that the DPRA carries out its supervisory function well, however there are still obstacles between the DPRA and the Education Service during the change in leadership which causes difficulties in coordinating between the Legislature and the Executive, causing gaps in information and understanding in the field which can have an impact on program implementation and budget supervision. . Therefore, there needs to be a clear mechanism to ensure that these tasks can still be carried out properly. On the other hand, it is also hoped that the Aceh Education Service can involve more educational figures, academics and related community organizations in preparing programs and budgets. Therefore, deeper participation and responsiveness to community needs is needed. It is recommended that the DPRA pay more attention to supervision of Aceh Education Service programs which are to build and improve the quality of education in Aceh Province and can carry out more effective coordination to overcome information gaps if there is a change in leadership. Keywords: Supervision, DPRA, Education Budget.