Audri Sandra Putri Anisa Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum (S1) 2024 id Indonesia

Skripsi

Pasal 3 Jo. 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa “Setiap orang yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan merugikan keuangan negara akan Pidana penjara paling sedikit dua puluh tahun atau paling lama seumur hidup dengan denda sejumlah lima puluh juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan”. Namun kenyataannya masih ada orang yang melakukan tindak pidana korupsi seolah ancaman pada pasal tersebut tidaklah berlaku. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dana uang persediaan yang dilakukan oleh bendahara pegawai negeri sipil, penerapan sanksi terhadap pelaku dalam tindak pidana korupsi dana uang persediaan, dan upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana korupsi dana uang persediaan. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris dengan metode penelitian kepustakaan dan lapangan. Pada tahap penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah buku-buku teks, dan juga peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada tahap penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebabnya adalah karena adanya faktor internal yang diantaranya adanya faktor ekonomi karena kebutuhan dan eknomi yang tinggi dan faktor eksternal yang diantaranya adanya pengawasan dari atasan yang kurang ketat menjadi peluang. Dalam hal ini hakim dalam mempertimbangkan putusannya tetap berpegang pada pedoman hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana dengan dikuatkan kembali dengan kepercayaan hakim sendiri yang telah memperoleh fakta dipersidangan. Adapun upaya-upaya yang dilakukan ialah dengan mempertimbangkan upaya preventif dimana upaya ini melakukan kegiatan sosialisasi penyuluhan dan penerangan hukum kemudian upaya represif yang dilakukan dengan cara proses hukum dengan recavery aset secara dini kemudian dengan upaya hukum yang berpedoman pada Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Disarankan kepada para penegak hukum dan pemerintah perlu memperkuat pengawasan internal terhadap pengeloaan dana uang persediaan, selanjutnya diikuti dengan penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten karena pmberian sanksi yang tegas dapat membuat efek jera. CORRUPTION IN GOVERNMENT - LAW 345.023 23 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 138235 2024-10-11 15:45:32 2025-01-13 10:41:11 machine generated