Eka Safitri Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum (S2) 2024

Theses

Penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restorative, Pelaksanaan inovasi kebijakan pendirian rumah restorative justice di Provinsi Aceh belum terlaksana secara efektif berdampak pada tidak tercapainya penanganan perkara secara cepat, sederhana, biaya ringan dan terwujudnya kepastian hukum yang lebih mengedepankan keadilan yang tidak hanya bagi tersangka, korban dan keluarganya, tetapi juga keadilan yang menyentuh masyarakat, dengan menghindarkan adanya stigma negatif. Penelitian dan pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan Pelaksanaan Rumah Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Mekanisme Rumah Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana, dan Upaya dari Kejaksaan untuk Terlaksananya Rumah Restorative Justice secara Efektif dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Metode Penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan sosoliogi hukum. Pengumpulan data primer dilakukan melalui penelitian lapangan yaitu mengkaji penerapan hukum yang berkaitan dengan Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restorative. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk dekriptif analitis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Rumah Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana belum terlaksana secara efektif, kurangnya kesadaran para pihak dan pemangku adat setempat pentingnya penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan, musyawarah sudah di praktikkan sebagai penyelesaian tindak pidana ringan mampu membawa hasil yang positif, baik bagi korban, pelaku, dan masyarakat, upaya pelaksanaan Rumah Restorative Justice di Provinsi Aceh terus dilakukan peningkatan dengan cara melibatkan pihak pemangku adat untuk mengefektifkan kembali rumah restorative justice. Disarankan kepada Kejaksaan Tinggi Aceh dalam mewujudkan pemulihan adalah adanya proses yang kooperatif melibatkan semua pihak yang berkepentingan, dengan megambil langkah-langkah pemulihan, melaksanakan edukasi, sosialisasi dan kerja sama dengan daerah setempat dengan melibatkan semua tokoh adat di desa. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 138091 2024-10-11 11:06:27 2024-10-11 11:19:25 machine generated