Tari Endah Guntari Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum (S2) 2024 id Indonesia

Theses

DISPARITAS PIDANA PENJARA UANG PENGGANTI TERHADAP TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI Tari Endah Guntari* Rizanizarli** Muhammad Insa Ansari*** ABSTRAK Penjatuhan pidana penjara pengganti terkait uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sering menimbulkan permasalahan baru ketika terpidana tidak mampu membayar uang pengganti dalam jangka waktu yang ditentukan. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai uang pengganti, namun ketentuan ini tidak diiringi dengan pedoman pemidanaan yang jelas terkait pidana penjara pengganti, sehingga menciptakan disparitas dalam penjatuhan hukuman. Disparitas ini memengaruhi keadilan dan kepastian hukum, karena banyak terpidana yang tidak membayar uang pengganti secara utuh namun tetap mendapatkan pidana penjara pengganti yang tidak proporsional dengan besarnya kerugian negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab disparitas dalam penjatuhan pidana penjara pengganti serta dampaknya terhadap pemulihan kerugian negara dan rasa keadilan dalam sistem peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang mengkaji hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tertulis (law in books) terkait serta analisis putusan Pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas penjatuhan pidana penjara pengganti berdampak negatif pada pemulihan kerugian negara, dengan banyaknya terpidana yang tidak membayar uang pengganti secara penuh, munculnya ketidakpastian hukum terkait lamanya pidana penjara pengganti, serta efek jera (deterrent effect) yang tidak tercapai secara optimal karena hukuman subsider yang relatif ringan. Ketidaksebandingan antara besaran uang pengganti yang tidak dibayar dan lamanya pidana penjara pengganti memperburuk disparitas ini dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Disarankan agar Mahkamah Agung merumuskan pedoman pemidanaan yang lebih terstruktur, dengan klasifikasi besaran uang pengganti dan lamanya pidana penjara pengganti yang dijatuhkan. Selain itu, diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas bagi hakim untuk menciptakan konsistensi dalam penjatuhan hukuman, serta pembentukan regulasi terkait sanksi pidana maksimum dan minimum guna meningkatkan efek jera serta memaksimalkan pemulihan kerugian negara dalam kasus korupsi. Kata Kunci: Uang Pengganti, Pidana Penjara Pengganti, Disparitas Pemidanaan, Tindak Pidana Korupsi, Pemulihan Kerugian CORRUPTION IN GOVERMENT - LAW 345.023 23 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 138055 2024-10-11 10:11:04 2024-10-11 11:24:58 machine generated