Juwakir Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2024

Theses

EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH SEBAGAI PENGELOLA ASET PEMEKARAN DAERAH ACEH WILAYAH PIDIE JAYA Juwakir Iskandar A. Gani Yanis Rinaldi ABSTRAK Pada Pasal 32 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menentukan bahwa pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah, berkaitan dengan pemekaran daerah, Secara makro, pembangunan di Aceh ditandai dengan besarnya angka kemiskinan, tingginya pengangguran, dan ketimpangan antar wilayah. Walaupun masih tumbuh positif, pertumbuhan ekonomi Aceh juga makin melambat sehingga munculnya problematika baik dari eksernal terlihat dalam sistem penataan aset daerah yang belum berjalannya sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, belum optimalnya sistem pengelolaan yang belum berbasis kinerja yang berdampak kepada pemborosan anggaran daerah dan penerimaan PAD yang masih rendah. Tujuan penelitian ini berupa mengevaluasi Pelaksanaan DPRA dalam menyelesaikan aset pemekaran wilayah Kabupaten Pidie Jaya, Untuk mencari solusi dari hambatan dalam pelaksanaan Penyelesaian Aset Pemekaran wilayah Kabupaten Pidie Jaya, Untuk mengetahui seperti apa upaya DPRA dalam mengatasi kendala penyelesaian aset pemekaran daerah di wilayah Kabupaten Pidie Jaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, data yang diperoleh adalah data primer melalui wawancara di lapangan, data yang diperoleh dilakukan analisa data melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif yang dilakukan terhadap responden dan laporan data serta data skunder melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah mengatur fungsi dan peran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh berperan pada proses penyelesaian sengketa barang milik daerah yang didalamnya mengatur mulai dari proses Yuridis, Pemeriksaan (Audit), Inspeksi, Supervisi, bahkan pada Pemantauan (Monitoring) tahunan yang akan dilaporkan nantinya berjalan dengan semestinya. Terdapat hambatan terutama pada sisi eksernal yakni sistem penataan aset daerah yang belum berjalannya sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, belum optimalnya sistem pengelolaan keuangan, dan secara internal dilandasi pada faktor struktural yaitu sebab-sebab yang berkaitan dengan kekuasaan, wewenang formal, kebijakan umum, persoalan geografis dan faktor sejarah, dari faktor data yaitu permasalahan yang disebabkan oleh data yang berkaitan dengan kelengkapan aset-aset yang akan diserah-terimakan, yang diupayakan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan Intensifikasi dan ekstensifikasi, Meningkatkan koordinasi, Pembuatan Qanun-qanun tentang sumbersumber pemanfaatan, Melakukan pengawasan dan kontrol. Saran terhadap hal ini diantaranya penunjangan teliterasi terkait seperti apa dan tahapannya diharapkan dapat berkembang sesuai dengan aspek kebutuhan perkembangan daerah, perlunya penyuluhan bersifat langsung pada pelaksana dan masyarakat agar terjalin pemahaman yang berkesinambungan, melakukan kontrol ke setiap daerah yang memiliki aset dalam jangka waktu yang jelas menjadi pemicu penting agar masyarakat memahami dan menghindari penyelewengan aset oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dan pengelolaan dana aset sudah bisa diminimalisir minimal dengan menghemat biaya pengelolaan barang aset yang dirasa tidak dipakai dalam jangka waktu panjang seperti lahan kosong. Kata Kunci : Penyelesaian Aset Pemekaran Daerah, Pengeolaan Barang Milik Aceh 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 138051 2024-10-11 10:00:13 2024-10-11 11:12:38 machine generated