Dedi Wijaya Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum (S2) 2024

Theses

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang IKN menyatakan bahwa, sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini. Substansi Undang-undang IKN ini telah memberikan amanat kepada otorita untuk mengatur pemerintahannya sendiri, maka akan ada produk hukum yang diterbitkan oleh Kepala Otorita. Kemudian dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang IKN yang menyatakan, IKN setingkat dengan Provinsi maka adanya Peraraturan Daerah juga yang setingkat. Namun, dasar hukum pembentukan Undang-Undang IKN tidak memuat Pasal 18 UUD NR 1945 seluruh dari isinya, jika dilihat isi Pasal 18 UUD NR 1945 ini merupakan isi pasal yang kolektif yang isinya harus dimuat dalam dasra hukum dan konsiderannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis prinsip otonomi khusus yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 sudah terpenuhi dalam Pembentukan Ibu Kota Negara, dan kepala Otorita IKN dapat membentuk pearaturan yang setingkat dengan peraturan daerah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Dalam penelitian ini menggunakan penggabungan pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), dan Pendekatan Konsep (Conceptual Approach). Bahan yang digunakan yakni, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan kepustakaan (Library Research) yang dianalisis menggunakan prespektif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, prinsip otonomi khusus yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 dalam Pembentukan Ibukota Negara, memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam konteks pembentukan IKN di Indonesia, prinsip ini dapat memiliki relevansi dalam rangka memberikan kewenangan dan ruang yang lebih besar bagi daerah setempat, yang mungkin menjadi tuan rumah bagi ibu kota baru. Kepala Otorita IKN dapat membentuk peraturan yang setingkat dengan peraturan daerah, namun ini perlu dipertegas dalam aturan hierarki peraturan perundnag-undangan di Indonesia yang menyebutkan peraturan Kepala Otorita IKN setingkat dengan peraturan daerah, oleh karena itu pembentukannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada diatasnya atau harus dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sumber delegasinya. Diharapkan kepada DPR dan Presiden dapat merisivi beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 khususnya terkait Kepala Otorita setingkat menteri sebab dinyatkan bahwa IKN daerah khusus setingkat provinsi dan penunjukan kepala otorita IKN oleh Presiden. Disarankan kepada Kepala Otorira IKN mengetahui kedudukan peraturan Kepala IKN dalam hierarki perundang-undangan, agar dapat melaksanakan pemerintahan yang jauh kesewenang-wenangan dengan mempertimbangkan kriteria, jenis, dan ruang lingkup kekhususan. Kata Kunci: Otonomi Khusus, dan Ibu Kota Negara 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 137971 2024-10-10 20:24:38 2024-10-11 10:22:31 machine generated