Muhammad Farid Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum (S2) 2024

Theses

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa diantara sebab-sebab dilakukannya pembatalan perkawinan jika terdapat suami atau istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak lainnya. Ketentuan tersebut juga terdapat dalam Pasal 71 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agamadalam kenyataannya, masih terdapat suami yang melakukan perkawinan poligami disertai dengan pemalsuan identitas sehingga menimbulkan perkara pembatalan perkawinan poligami yang terjadi di wilayah hukum Provinsi Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis proses pembatalan perkawinan poligami akibat pemalsuan identitas di Aceh, akibat hukum dari perkawinan poligami akibat pemalsuan identitas di Aceh, serta bentuk sanksi dan upaya mencegah terjadinya perkara pembatalan perkawinan poligami dengan pemalsuan identitas di Aceh. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Dengan menggunakan pengumpulan data menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara secara langsung dari para responden dan informan melalui penelitian lapangan ,yang dianalisis dengan analisis kualitatif menggunakan metode berpikir deduktif-induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembatalan perkawinan poligami akibat pemalsuan identitas di Aceh dalam prosesnya telah terjadi dari tahap sidang di mahkamah syar’iyah, banding hingga kasasi. Tahapan tersebut dilaksanakan dengan alur dan proses yang tidak jauh berbeda dengan perceraian, namun dalam pembatalan perkawinan poligami akibat pemalsuan identitas ini proses penyelesaian yang dikecualikan dari kewajiban mediasi. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan poligami akibat pemalsuan identitas ini terbagi menjadi beberapa akibat kepada hubungan antara suami dan istri yakni perkawinan yang telah dilangsungkan dianggap batal demi hukum serta akibat terhadap hubungan orang tua dan anak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 45 UU Perkawinan dan Pasal 75 KHI. Bentuk sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku pemalsuan identitas hanya berlaku bila terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan guna mencegah terjadinya perkara ini dapat dilakukan dengan pengecekan kembali syarat administratif oleh pejabat dan pihak yang berwenang guna meminimalisir terjadinya kesalahan dokumen dalam pelaksanaan proses perkawinan. Disarankan kepada para pihak yang akan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan untuk lebih teliti dalam mempersiapkan berkas perkara agar permohonan tersebut memenuhi syarat formilnya serta dilakukannya advokasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait kepada masyarakat mengenai alur proses perkara perceraian dan pembatalan perkawinan. Untuk para pihak yang telah menerima putusan pengadilan disarankan untuk melaksanakan hasil putusan tersebut sesuai dengan diktum yang telah tercantum guna mencegah terjadinya perkara pembatalan perkawinan ini disarankan kepada para pihak, instansi terkait dan aparat penegak hukum dapat lebih teliti menjalankan prosedur sebagaimana telah diatur dalam aturan perundang-undangan. Kata kunci : Pembatalan Perkawinan, Poligami, Pemalsuan Identitas 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 137781 2024-10-10 14:18:11 2024-10-10 15:38:16 machine generated