Electronic Theses and Dissertation

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah mengatur mengenai perlindungan penempatan pekerja migran Indonesia. Namun meski sudah diatur dalam Undang-undang, tindak pidana penempatan pekerja migran yang tidak memenuhi persyaratan
masih terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penempatan pekerja migran yang tidak memenuhi persyaratan, modus operandi yang dilakukan pelaku tindak pidana penempatan pekerja migran yang tidak memenuhi persyaratan dan penegakan hukum tindak pidana penempatan pekerja migran yang tidak memenuhi persyaratan.
Metode penelitian dilakukan secara yuridis-empiris. Data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan melalui buku-buku, jurnal hukum, artikel, karya ilmiah dan peraturan perundang-undang, sedangkan data primer melalui penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan.
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penempatan pekerja migran yang tidak memenuhi persyaratan adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor sosial. Modus operandi yang dilakukan pelaku dalam tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan yaitu pelaku membawa korban menggunakan kapal melalui pelabuhan ilegal dan tidak memiliki dokumen resmi untuk memasuki wilayah perairan negara Malaysia. Penanggulangan tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan adalah memberikan sanksi pidana terhadap pelaku dan melakukan upaya preventif dan represif.
Disarankan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum agar melakukan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dengan melakukan sosialisasi dan patroli dan memberikan putusan yang lebih tegas terhadap tindak pidana penempatan pekerja migran yang tidak memenuhi persyaratan agar memberikan efek jera terhadap pelaku.

Based on Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers, it regulates the protection of the placement of Indonesian migrant workers. However, even though it is regulated in the law, it is a crime to place migrant workers who do not meet the requirements still occurs in the Legal Area of ​​the Tanjung Balai District Court. The aim of this research is to explain the factors that cause criminal acts of placing migrant workers who do not meet the requirements, the modus operandi used by perpetrators of criminal acts of placing migrant workers who do not meet the requirements and law enforcement for criminal acts of placing migrant workers who do not meet the requirements. The research method was carried out juridically-empirically. Data obtained from literature and field research. Literary research was carried out through books, legal journals, articles, scientific works and statutory regulations, while primary data through field research was carried out by interviewing respondents and informants. Based on the research results, it is known that the factors that cause criminal acts of placing migrant workers who do not meet the requirements are economic factors, educational factors and social factors. The modus operandi used by the perpetrator in the criminal act of placing Indonesian migrant workers who did not meet the requirements was that the perpetrator took the victim by boat through an illegal port and did not have official documents to enter Malaysian territorial waters. Overcoming the criminal act of placing Indonesian migrant workers who do not meet the requirements is to provide criminal sanctions against the perpetrators and carry out preventive and repressive efforts. It is recommended that the government and law enforcement officials protect Indonesian migrant workers by conducting outreach and patrols and providing firmer decisions regarding criminal acts of placing migrant workers who do not meet the requirements in order to provide a deterrent effect on perpetrators.