Electronic Theses and Dissertation

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa
Rokok (KTR) bertujuan melindungi masyarakat dari dampak merokok dan
menciptakan lingkungan bebas asap rokok. Meskipun peraturan ini menetapkan
banyak area publik sebagai zona bebas rokok, konsumsi rokok di Banda Aceh
masih tinggi, menunjukkan perlunya langkah lebih efektif untuk mengubah
perilaku merokok. Tantangan seperti resistensi sosial, akses mudah ke rokok, dan
promosi industri tembakau menghambat implementasi KTR. Dampak negatif
merokok juga berkontribusi pada prevalensi stunting dan masalah kesehatan mental
remaja. Oleh karena itu, pendekatan menyeluruh diperlukan untuk meningkatkan
efektivitas KTR di Banda Aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
pelaksanaan dan pengawasan kebijakan kawasan tanpa asap rokok di Kota Banda
Aceh dan hambatan yang dialami pemerintah Kota Banda Aceh dalam menjalankan
kebijakan kawasan tanpa rokok. Pendekatan penelitian yang dilakukan
menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pelaksanaan KTR di Kota Banda Aceh meliputi sosialisasi kampanye anti asap
rokok, pembentukan satgas, penempelan rambu larangan, peluncuran aplikasi
monitoring, sidak KTR, dan penertiban iklan rokok. Pengawasan dilakukan oleh
Satpol PP, Dinas Kesehatan, dinas pendidikan, dan dinas terkait. Penegakan hukum
melibatkan teguran dan sanksi administratif, namun sanksi pidana ringan belum
diterapkan karena kurangnya pemahaman masyarakat. Hambatan dalam penerapan
kebijakan ini termasuk budaya merokok, penegakan hukum yang lemah, sosialisasi
yang kurang berkelanjutan, dan anggaran yang terbatas, karena kebijakan KTR
tidak diprioritaskan oleh pemerintah kota.

The Banda Aceh Mayor Regulation Number 5 of 2016 concerning Smoke-Free Areas was established to protect public health by reducing exposure to tobacco smoke and promoting smoke-free environments. Despite designating numerous public areas as smoke-free zones, cigarette consumption in Banda Aceh has remained persistently high, underscoring the need for more effective measures to alter smoking behaviors. Implementation challenges include social resistance, easy access to cigarettes, and aggressive promotion by the tobacco industry, which collectively impede the success of smoke-free area policy. Additionally, the adverse effects of smoking contribute to significant health issues, such as stunting and mental health problems among adolescents. This research aimed to assess the implementation and supervision of the smoke-free area policy in Banda Aceh City and to identify the obstacles faced by the city government. Using a descriptive qualitative methodology, the study revealed that the smoke-free area policy has been implemented through public anti-smoking campaigns, the establishment of a task force, placement of prohibitory signs, launch of a monitoring application, inspection of designated smoke-free areas, and control of cigarette advertising. In addition, the supervision has been carried out by the Public Order Agency (Satpol PP), the Health Service, the Education Board, and other related agencies. The law enforcement has been carried out by issuing warnings and administrative sanctions. However, minor criminal sanctions have not been effectively implemented due to a lack of public understanding. The obstacles to the policy’s implementation include a deeply ingrained smoking culture, weak law enforcement, unsustained outreach efforts, and limited budget allocations, as the policy has not yet been prioritized by the city government.