Ikhwanul Ambia Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala 2024

Theses

KEDUDUKAN DASAR ALAS HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI DI HADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI BANDA ACEH Ikhwanul Ambia  M. Jafar  Suhaimi  ABSTRAK Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan salah satu pemangku jabatan umum yang ditunjuk oleh negara untuk melakukan proses pendaftaran tanah sebelum diteruskan pendaftarannya ke kantor pertanahan. Tugas utamanya adalah melaksanakan sebagian dari kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta otentik di bidang pertanahan. Dalam prakteknya jual beli atas tanah masih sering menimbulkan perselisihan/sengketa baik masalah dasar kepemilikan, batas tanah, kesepakatan harga yang diingkari, bahkan pihak pencatatan dalam hal ini PPAT yang tidak transparan dalam menyelesaikan tugasnya. Peraturan Pemerimtah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah belum secara terperinci menjelaskan tentang syarat pembuatan akta jual beli di hadapan PPAT. Hal ini menyebabkan banyak kasus sengketa tanah yang bermunculan yang disebabkan oleh ketidak hati-hatian PPAT dalam memeriksa alas hak kepemilikan atas tanah yang dijadikan dasar dalam membuat akta jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan kedudukan dasar alas hak sporadik atas tanah dalam pembuatan akta jual beli di hadapan PPAT, faktor yang menyebabkan pembuatan akta jual beli di hadapan PPAT dapat menimbulkan sengketa, serta akibat hukum bagi PPAT yang membuat akta jual beli dengan alas hak sporadik. Jenis penelitian bersifat yuridis empiris, menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh selanjutnya disusun secara urut dan sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian alas hak sporadik tidak sekuat akta otentik dikarenakan tidak melalui skema pengumuman, pengecekan, dan teknologi satelit. Faktor akta jual beli PPAT sering kali terjadi sengketa dikarenakan adanya pemalsuan identitas maupun Sporadik yang dibawa oleh para pihak yang mana tidak dapat dilakukan pengecekan lebih lanjut. Jika PPAT tidak mengetahui keaslian dari sporadik yang diserahkan oleh para pihak, maka ia bisa terbebas dari tuduhan, hanya akan dijadikan turut tergugat saja, untuk dimintai keterangan terkait keaslian akta yang dikeluarkan oleh PPAT tersebut. Namun, jika PPAT mengetahui sporadik yang diserahkan tersebut palsu dan bahkan ikut terlibat dalam pembuatan pemalsuan tersebut, maka PPAT bisa dikenakan sanksi pidana, karena sengaja melakukan perbuatan melawan hukum. Disarankan kepada tim verifikasi BPN ketika melakukan pengukuran harus melibatkan aparatur kampung yang namanya terdapat dalam sporadik dan menandatangai sporadik tersebut, agar meminimalisir terjadinya pemalsuan sporadik. Kepada PPAT harus lebih hati-hati dalam mengeluarkan akta jual beli tanah, cek kembali dokumen yang dibawa dan tanyakan keaslian dari dokumen yang dibawa tersebut. Kata Kunci: Kedudukan, Alas Hak, PPAT 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 137421 2024-10-09 15:37:52 2024-10-09 15:51:46 machine generated