ZARA YULISTIRA Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 2024

Skripsi

Kebijakan penyetaraan jabatan di Indonesia bertujuan mempercepat reformasi birokrasi dengan mengalihkan pejabat administrasi ke posisi fungsional, sesuai Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021. Ini sejalan dengan sistem merit dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, yang fokus pada kualifikasi dan kinerja. Namun, mekanisme penyetaraan masih belum sepenuhnya memenuhi prinsip sistem merit, serta ada tuntutan baru bagi pejabat fungsional sebagai subkoordinator dan koordinator. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi merit system dalam kompetensi pengisian jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan di Pemerintah Aceh dan faktor penghambat Implementasi merit system dalam kompetensi pengisian jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan di Pemerintah Aceh. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III, dengan 4 indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan sruktur birokrasi. Jenis penelitian ini kualitatif pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan berdasarkan analisis implementasi sistem merit dalam kompetensi pengisian jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan di Pemerintah Aceh. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah seharusnya mengimplementasikan sistem merit sebagai dasar dalam pengelolaan sumber daya manusia, agar kinerja pejabat yang menduduki jabatan fungsional tetap kompeten dan profesional. Pelaksanaan penyederhanaan jabatan administrasi ke jabatan fungsional yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Aceh (BKA) saat ini belum sepenuhnya mengacu pada prinsip meritokrasi. Meskipun penerapan sistem merit tidak diharuskan pada proses penyetaraan jabatan, namun penerapannya dapat dianggap sebagai solusi optimal untuk reformasi birokrasi di Indonesia. Sistem merit akan memastikan bahwa penempatan dan pengembangan pegawai dilakukan berdasarkan kompetensi dan kinerja, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Saran diharapkan dilakukannya pemetaa kesesuaian secara transparan bagi pejabat yang duduk pada jabatan hasil penyetaraan jabatan bagi Pemerintah Aceh. Kata kunci : Implementasi, Merit System, Penyetaraan Jabatan Fungsional, BKA 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 137293 2024-10-09 11:20:28 2024-10-09 11:37:17 machine generated