Electronic Theses and Dissertation

Penangkapan secara ilegal menjadi penyebab utama terjadinya overfishing
dan berkurangnya populasi ikan di Indonesia. Dalam upaya untuk mengatasi
masalah ini, pemerintah telah menerapkan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. kebijakan ini adalah kebijakan
yang mengatur jumlah tangkapan ikan sesuai dengan kuota yang ditetapkan untuk
setiap kapal sesuai zona. Adanya peraturan mengenai pembagian kuota,
pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dilakukan pasca
produksi, harga ketetapan ikan, dan wajib penggunaan Vessel Monitoring System
(VMS) menuai kritik dan polemik dari nelayan. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui persepsi nelayan terhadap penerapan kebijakan penangkapan ikan
terukur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2023 dan untuk
mengetahui dampak langsung yang dirasakan nelayan terhadap penerapan
Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2023. Penelitian ini dilakukan pada bulan April
hingga Juni 2024 yang bertempat di Desa Lampulo, Banda Aceh. Metode yang
digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner dan survey, dengan analisis yang
digunakan yaitu analisis deskriptif kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang
digunakan berupa teknik purposive sampling dengan yang menjadi respondennya
adalah pemilik kapal, nahkoda, kepala kamar mesin (KKM), dan awak buah kapal
(ABK). Pengelohan data menggunakan Chi-square dengan program SPSS. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan 4 variabel yang telah di uji, yaitu
variabel pengetahuan, variable sikap, variabel efektivitas, dan variabel dampak
yang semuaya berpengaruh signifikan terhadap persepsi nelayan. Adapun hasil
yang didapat menunjukkan variabel pengetahuan (

Illegal fishing is the main cause of overfishing and the reduction of fish populations in Indonesia. In an effort to address this issue, the government has implemented the Government Regulation No. 11 of 2023 on Metered Fishing policy, which regulates the amount of fish caught in accordance with the quota set for each vessel according to the zone. The existence of regulations regarding quota distribution, payment of Non-Tax State Revenue (PNBP) made post-production, fish fixation price, and mandatory use of Vessel Monitoring System (VMS) has drawn criticism and polemics from fishermen. The purpose of this study is to determine the perception of fishermen towards the implementation of the measured fishing policy stipulated in Government Regulation No. 11 of 2023 and to determine the direct impact felt by fishermen towards the implementation of Government Regulation No. 11 of 2023. This research was conducted from April to June 2024 in Lampulo Village, Banda Aceh. The methods used in this study were questionnaires and surveys, with the analysis used being quantitative descriptive analysis. The sampling technique used was purposive sampling technique with the respondents being the ship owner, captain, head of the engine room (KKM), and crew members (ABK). Data processing using Chi-square with the SPSS program. The results showed that based on 4 variables that have been tested, namely knowledge variables, attitude variables, effectiveness variables, and impact variables, all of which have a significant effect on fishermen's perceptions. The results obtained show the variables of knowledge (