TEUKU RIFFAT AHMAD SYAFIQ Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2024

Skripsi

Pasal 39 huruf f Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2023 tentang Wali Nanggroe mengamanatkan kepada Wali Nanggroe untuk melakukan pembinaan terhadap lembaga keistimewaan dan kekhususan Aceh seperti lembaga-lembaga adat di Aceh, namun pada faktanya, masih banyak terdapat lembaga-lembaga adat di Aceh yang belum dilaksanakan pembinaan dengan maksimal, seperti pada lembaga adat panglima laot di Aceh. Wali Nanggroe belum melaksanakan pembinaan secara komprehensif kepada setiap lembaga adat di Aceh sebagaimana amanat dari peraturan perundang-undangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas danfungsi Wali Nanggroe dalam pembinaan lembaga adat di Aceh dan untukmengetahui hambatan dan solusi dari Wali Nanggroe dalam pembinaanlembaga adat di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris. Data pada penelitian ini didapatkan dari wawancara yang dilakukan terhadap responden dan informan, yaitu Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Keurukon Katibul Wali dan Wakil Ketua Mejelis Adat Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Wali Nanggroe Aceh belum optimal melakukan pembinaan terhadap lembaga adat Panglima Laot di Aceh. Hal ini disebabkan oleh belum adanya peraturan pelaksana yang mengatur tentang tata cara pembinaan secara komprehensif dan belum adanya sinergitas yang terstruktur antara Wali Nanggroe dengan Majelis Adat Aceh. Dalam pelaksanaanya, Wali Nanggroe mempunyai hambatan-hambatan berupa tidak adanya peraturan Wali Nanggroe yang mengatur mengenai pembinaan terhadap lembaga-lembaga adat, alokasi anggaran yang tidak efektif, tidak terbentuk hubungan koordinasi yang terstruktur antara Lembaga Wali Nanggroe dengan Majelis Adat Aceh dan inkompetensi sumber daya mansuia, seharusnya bisa diatasi dengan beberapa solusi seperti pembentukan peraturan pelaksana tentang tata cara pembinaan secara komprehensif dan reformasi kelembagaan. Oleh karena itu, disarankan kepada Wali Nanggroe untuk segera membentuk Peraturan Wali Nanggroe yang mengatur tata cara pembinaan secara komprehensif dan mengatur ulang sistem koordinasi antara Wali Nanggroe dengan Majelis Adat Aceh dalam melaksanakan pembinaan terhadap lembaga adat Panglima Laot. Wali Nanggroe juga harus bersikap tegas terhadap semua stakeholder yang terlibat dalam pembinaan lembaga adat dengan menerbitkan sebuah kebijakan yang berimplikasi positif terhadap pembinaan lembaga adat Panglima Laot di Aceh. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 137129 2024-10-08 21:49:08 2024-10-09 09:41:42 machine generated