<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" id="136809">
 <titleInfo>
  <title></title>
 </titleInfo>
 <name type="Personal Name" authority="">
  <namePart>Difa Kharisma</namePart>
  <role>
   <roleTerm type="text">Primary Author</roleTerm>
  </role>
 </name>
 <typeOfResource manuscript="no" collection="yes">mixed material</typeOfResource>
 <genre authority="marcgt">bibliography</genre>
 <originInfo>
  <place>
   <placeTerm type="text">Banda Aceh</placeTerm>
   <publisher>Fakultas Ilmu Sosial dan Politik</publisher>
   <dateIssued>2024</dateIssued>
  </place>
 </originInfo>
 <language>
  <languageTerm type="code">id</languageTerm>
  <languageTerm type="text">Indonesia</languageTerm>
 </language>
 <physicalDescription>
  <form authority="gmd">Skripsi</form>
  <extent></extent>
 </physicalDescription>
 <note>Pengalihan kewenangan pengelolaan SMK/SMK dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi merupakan salah satu produk kebijakan publik.Pengalihan hak pengelolaan SMA/SMK kepada pemerintah provinsi diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan alih kelola SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi di Aceh. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan kualitas pendidikan menengah dengan pengelolaan yang terpusat. Namun, saat proses implentasiannya kebijakan ini menghadapi berbagai hambatan baik dari segi administratif maupun kesejahteraan tenaga pendidik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara serta dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori kriteria penentu kebijakan publik menurut Said Zainal Abidin, terdapat 5 indikator teori yaitu efektivitas, efisien, cukup, adil, dan terjawab. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan alih kelola SMA/SMK kepada pemerintah provinsi di Aceh dianggap sudah cukup optimal karena kebijakan tersebut efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan,anggaran untuk kebijakan tersebut juga sesuai dengan anggaran yang tersedia, sumber daya yang disediakan cukup memadai, kebijakan tersebut dianggap adil karena melibatkan semua pemangku kepentingan serta menjawab permasalahan yang terjadi dan sesuai dengan tujuan utama dari dibentuknya kebijakan ini yaitu menyamaratakan mutu pendidikan dan meminimalisasi kesenjangan pendidikan. Saran dari peneliti untuk pemerintah provinsi Aceh agar terus melakukan evaluasi dan pengawasan menyeluruh terhadap pelaksanaan kebijakan alih kelola SMA/SMK kepada provinsi secara berkala agar kebijakan tersebut tetap sesuai dengan tujuan utamanya yaitu pemerataan pendidikan.</note>
 <note type="statement of responsibility"></note>
 <subject authority="">
  <topic>PUBLIC POLICY</topic>
 </subject>
 <classification>320.6</classification>
 <identifier type="isbn"></identifier>
 <location>
  <physicalLocation>ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala</physicalLocation>
  <shelfLocator></shelfLocator>
 </location>
 <slims:digitals/>
</mods>
<recordInfo>
 <recordIdentifier>136809</recordIdentifier>
 <recordCreationDate encoding="w3cdtf">2024-10-08 10:54:53</recordCreationDate>
 <recordChangeDate encoding="w3cdtf">2024-10-08 11:21:13</recordChangeDate>
 <recordOrigin>machine generated</recordOrigin>
</recordInfo>
</modsCollection>