NURUL MUSHALLI Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas FISIPOL 2024

Skripsi

ABSTRAK Undang – Undang Pemerintah Aceh merupakan hukum dasar bagi pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akan tetapi, hal ini terjadi ketidaksesuain antara pusat dan daerah sehinga terjadinya perubahan UUPA. Terdapat isu – isu yang menunjukkan bahwa UUPA tidak berjalan sesuai prinsip MoU dan terdapat pasal – pasal yang perlu diperbaiki demi keberlangsungan Aceh kedepan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat beberapa urgensi dari penyebab perlu dilakukannya perubahan UUPA serta mengetahui strategi DPRA dalam mempertahankan kewenangan Aceh. Metodelogi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis deksriptif, mencari dan menganalisis data melalui hasil wawancara, pengamatan dan dokumen. Penelitian ini menggunakan teori fungsi legislasi dan desentralisasi asimetris. Adapun hasil penelitian yang didapatkan adalah faktor terjadinya perubahan UUPA yaitu banyaknya pasal kadaluwarsa yang tidak lagi relevan berjalan saat ini, dan status dana otonomi khusus yang akan berakhir untuk mengembalikan hak 2% dana Otsus dan diperpanjang hingga beberapa tahun kedepan, serta pasal – pasal yang terikat oleh norma aturan dari pusat. Kemudian terdapat kurangnya kekompakan antar partai dalam melakukan perubahan UUPA dan terjadinya perbedaan persepsi dalam memahami Undang-Undang Pemerintah Aceh antar elit politik Aceh dengan Pusat. Adapun strategi yang dibangun DPRA dalam menghadapi permasalahan tersebut ialah membangun kolaborasi antara elit politik dengan partai lokal dan partai nasional, melakukan pengawasan terhadap perubahan UUPA, dan membentuk komunikasi antara daerah dan pusat dalam melalukan revisi UUPA. Kata Kunci: Undang-Undang Pemerintah Aceh, Perubahan UUPA, DPRA 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 135327 2024-10-04 14:20:48 2024-10-04 15:39:14 machine generated