Safirah Hanini Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum (S2) 2024

Theses

ABSTRAK Prostitusi merupakan suatu transaksi antara perempuan pekerja seks komersial (PSK) dan si pemakai jasa PSK yang memberi sejumlah uang untuk interaksi seksual. Prostitusi online ini adalah modus baru yaitu dengan menawarkan wanita melalui sebuah alamat situs. Pemiliknya ini memajang foto-foto wanita tersebut dengan busana minim. Para peminat cukup menghubungi nomor handphone (HP) para mucikari, kemudian mucikari inilah yang mengantarkan pesanan ke kamar hotel atau ke apartemen sesuai dengan keinginan pelanggan. Berdasarkan penelusuran norma tidak terdapat norma hukum yang mengatur berkaitan posisi PSK sebagai subjek delik dalam kejahatan prostitusi online. Penelitian dilakukan untuk mengkaji bagaimana aturan hukum yang berlaku terhadap para pelaku tindak pidana prostitusi online menurut Qanun Aceh dan aturan hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku prostitusi online di Aceh dikarenakan praktik prostitusi online saat ini dilakukan secara terselubung dikarenakan Aceh merupakan provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam hal penerapan syariat Islam, namun pada praktik penegakan hukum terhadap kejahatan prostitusi online tidak didapati pengaturan yang dapat menjerat PSK, padahal PSK merupakan subjek yang terlibat langsung dalam kejahatan prostitusi online. Jenis penelitian menggunakan yuridis empiris yakni, penelitian terhadap peranan penegak hukum dalam melaksanakan fungsinya, yang membahas bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan menelaah dokumen serta Undang-Undang terkait dengan penelitian ini. Selanjutnya data diolah dan dianalisa dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengaturan subjek delik dalam kejahatan prostitusi online masih belum komprehensif, berdasarkan penelusuran norma fokus pengaturan dalam KUHP hanya pada germo dan mucikari saja, begitupun dalam UU ITE dan UU Pornografi yang berfokus pada muatan (konten) media sosial yang dapat disebarluaskan, sehingga tidak ada pengaturan yang secara jelas menerangkan bahwa pekerja seks komersial merupakan subjek delik dalam kejahatan prostitusi konvensional maupun online. Penanganan kasus prostitusi online yang dilakukan wilayatul hisbah adalah dengan menerapkan Pasal ikhtilath maupun khalwath terhadap pelaku prostitusi online. Disarankan kepada pemerintah dan DPR melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan baik KUHP, UU ITE dan UU Pornografi untuk menambahkan satu pasal yang menjelaskan dan merumuskan secara eksplisit bahwa subjek/ pelaku kejahatan prostitusi online baik mucikari, pelanggan, PSK, dan penyedia fasilitas dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, dikarenakan perbuatan prostitusi online merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai sosial masyarakat, agama dan kepatutan. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Prostitusi Online, Aceh 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 134527 2024-10-02 14:00:47 2024-10-03 11:52:32 machine generated