Electronic Theses and Dissertation

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan proses penyelesaian sengketa pajak melalui keberatan, serta mengungkapkan persepsi fiskus dan konsultan pajak terkait mekanisme penyelesaian keberatan di Aceh. Upaya hukum yang dapat ditempuh wajib pajak jika terjadi sengketa pajak adalah dengan mengajukan keberatan secara internal yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tujuan penelitian keberatan ini pada hakikatnya untuk mendapatkan keadilan bagi wajib pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memberikan gambaran mengenai proses penyelesaian keberatan. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur keberatan di Aceh telah mematuhi ketentuan hukum dan batas waktu yang ditetapkan. Tim penelaah keberatan memiliki peran penting dalam menilai dan memberikan hasil akhir amar putusan terkait pengajuan keberatan dan berfokus pada keadilan. Namun, konsultan pajak berpendapat bahwa proses keberatan belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip equality yang mencerminkan sikap keadilan, karena mengingat keputusan akhir masih diambil oleh pihak internal perpajakan dan masih adanya wajib pajak yang melakukan pengajuan banding ke tahap selanjutnya.

Kata kunci :Sengketa Pajak, Upaya hukum keberatan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Aceh, Fiskus, Konsultan Pajak.

This study aims to identify and map the process of resolving tax disputes through objections, as well as reveal the perception of fiscal and tax consultants regarding the objection resolution mechanism in Aceh. Legal remedies that can be taken by taxpayers in the event of a tax dispute are to file an internal objection addressed to the Directorate General of Taxes (DGT). The purpose of this objection research is essentially to get justice for taxpayers. This study uses a qualitative approach to provide an overview of the objection resolution process. The data used are primary data and secondary data. Data collection techniques include interviews, documentation, and literature studies. The results of the study show that the objection procedure in Aceh has complied with the provisions of the law and the set time limit. The objection review team has an important role in assessing and providing the final results of the decision related to the submission of objections and focusing on justice. However, the tax consultant argued that the objection process was not fully in line with the principle of equality which reflected the attitude of fairness, because considering that the final decision was still taken by the internal tax authorities and there were still taxpayers who filed appeals to the next stage. Keywords: Tax Dispute, Objection Legal Remedy, Directorate General Of Taxes (DGT) Aceh, Tax Authority, Tax Consultant.