Electronic Theses and Dissertation

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh mengenai ketersedian
ruang laktasi dengan presentase 13,63% yaitu dari 44 jumlah perkantoran hanya 6
perkantoran yang menyediakan ruang laktasi. Kebijakan penyediaan ruang laktasi
di kantor pelayanan publik belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Mengingat
ruang laktasi dibutuhkan oleh ibu menyusui ataupun pekerja di kantor tersebut, hal
ini didukung oleh perundang-undangan dan peraturan pemerintah terkait
penyediaan ruang laktasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi
kebijakan penyediaan ruang laktasi di kantor pelayanan publik Kota Banda Aceh
serta solusi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini
menggunakan teori implementasi kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van
Horn dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Proses analisis
data dilakukan dengan 3 tahapan yaitu reduksi, penyajian data dan penarikan
Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan
penyediaan ruang laktasi di kantor pelayanan publik Kota Banda Aceh belum
berjalan optimal. Hal tersebut diketahui dari analisis teori implementasi kebijakan
yang sepenuhnya belum sesuai dengan indikator standar dan tujuan, sumber daya,
komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, disposisi pelaksana,
karakteristik pelaksana/struktur birokrasi, dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.
Kemudian solusi yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan penyediaan ruang
laktasi ialah sosialisasi. Sosialisasi dapat dilakukan antar pemerintah dan
masyarakat dengan membahas kebijakan penyediaan ruang laktasi. Implementasi
kebijakan penyediaan ruang laktasi akan berhasil jika pemerintah dan masyarakat
mengetahui maksud dan tujuan kebijakan. Disarankan untuk pemerintah agar
melakukan sosialisasi secara merata kepada dinas-dinas terkait kebijakan
penyediaan ruang laktasi yang wajib dilaksanakan oleh seluruh instansi khususnya
tempat pelayanan publik dan peningkatan saranan dan prasarana sekaligus
pemeliharaan terhadap ruang laktasi yang telah terbentuk di kantor pelayanan
publik agar sepenuhnya sesuai dengan Permenkes Nomor 15 Tahun 2013 tentang
tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui atau memerah ASI.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Ruang Laktasi, Banda Aceh

Based on data from the Banda Aceh City Health Office regarding the availability of lactation rooms with a percentage of 13.63%, namely out of 44 offices only 6 offices provide lactation rooms. The policy of providing lactation rooms in public service offices has not been fully implemented properly. Considering that lactation rooms are needed by nursing mothers or workers in the office, this is supported by legislation and government regulations related to the provision of lactation rooms. This study aims to determine the implementation of the policy of providing lactation rooms in public service offices in Banda Aceh City and the solutions needed in implementing the policy. This research uses the policy implementation theory of Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn by using descriptive qualitative research methods. The data analysis process is carried out with 3 stages, namely reduction, presentation of data and drawing conclusions. The results showed that the implementation of the policy of providing lactation rooms at the Banda Aceh City public service office has not run optimally. This is known from the analysis of policy implementation theory which is not fully in accordance with the indicators of standards and objectives, resources, inter-organizational communication and implementing activities, implementing disposition, implementing characteristics/bureaucratic structure, and social, economic and political conditions. Then the solution needed in implementing the policy on providing lactation rooms is socialization. Socialization can be carried out between the government and the community by discussing the policy of providing lactation rooms. Implementation of the lactation room provision policy will be successful if the government and the community know the intent and purpose of the policy. It is recommended for the government to conduct socialization evenly to agencies related to the policy of providing lactation rooms that must be implemented by all agencies, especially public service places and improving facilities and infrastructure as well as maintaining lactation rooms that have been formed in public service offices to be fully in accordance with Permenkes Number 15 of 2013 concerning procedures for providing special facilities for breastfeeding or expressing breast milk. Keywords: Policy Implementation, Lactation Room, Banda Aceh