<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" id="134215">
 <titleInfo>
  <title>ANALISIS JABATAN DALAM PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PIDIE</title>
 </titleInfo>
 <name type="Personal Name" authority="">
  <namePart>NABILLA KARISA</namePart>
  <role>
   <roleTerm type="text">Primary Author</roleTerm>
  </role>
 </name>
 <typeOfResource manuscript="no" collection="yes">mixed material</typeOfResource>
 <genre authority="marcgt">bibliography</genre>
 <originInfo>
  <place>
   <placeTerm type="text">Banda Aceh</placeTerm>
   <publisher>Fakultas Ilmu Sosial dan Politik</publisher>
   <dateIssued>2024</dateIssued>
  </place>
 </originInfo>
 <language>
  <languageTerm type="code">id</languageTerm>
  <languageTerm type="text">Indonesia</languageTerm>
 </language>
 <physicalDescription>
  <form authority="gmd">Skripsi</form>
  <extent></extent>
 </physicalDescription>
 <note>Reformasi  birokrasi  merupakan  upaya  pemerintah  dalam  memberikan pembaharuan  terhadap  pelayanan  pemerintah  untuk  mencapai  good  governance. Analisi jabatan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan organisasi melalui pemanfaatan  sumber  daya  manusia  melalui  pengadaan,  pengrekrutan,  dan perencanaan  kebutuhan  aparatur  sipil  negara  (ASN)  melalui  kesesuaian penempatan  jabatan  yang  dapat  meberikan  pengaruh  besar  terhadap  pelaksanaan tugas  dan  fungsi  pemerintahan.  Namun  adanya  ketidak  sesuaian  penempatan jabatan dengan syarat menduduki jabatan, serta terbatasnya sumber daya manusia menjadikan  kualifikasi  tersebut  sering  kali  dikesempingkan  dan  lebih mengutamakan  pengisian  jabatan  meskipun  tidak  sesuai  dengan  syarat  dan ketentuan  dalam  menduduki  jabatan,  sehingga  kinerja  pegawai  tidak  maksiamal. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk melihat bagaimana BKPSDM Kabupaten Pidie  dalam  penempatan  jabatan  yang  berdasarkan  pada  Peraturan  Bupatie  Pidie Nomor  20  tahun  2022.  Adapun  teori  yang  digunakan  adalah  teori  penempatan pegawai dengan indikator dari Peraturan Bupati Pidie yaitu, 1) Pendidikan formal, 2)  Pendidikan  dan  Pelatihan,  3)  Pengalaman  dalam  jabatan  dan  4)  moralitas  dan integritas  sebagai  syarat  dalam  menduduki  sebuah  jabatan.  Dengan  mengunakan metode  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  adanya  ketidak  sesuaian penampatan jabatan di BKPSDM Kabupaten Pidie dengan syarat dalam menduduki jabatan  yang  berdasarkan  pada  peraturan  yang  berlaku.  Penelitian  ini  diharapkan dapat  meningkatkan  kesesuaian  penempatan  jabatan  untuk  terciptanya  pelayana publik yang optimal. Saran yang diberikan meliputi adanya pengawasan terhadap penyusunan  analisisi  jabatan,  dorongan  terhadap  keikutsertaan  pegawai  dalam pendidikan  dan  pelatihan  serta  evaluasi  dan  pemantauan  berkala  terhadap penempatan penempatan pegawai dan pengelenggaran pendidikan dan pelatihan.  &#13;
Kata Kunci: Analisis Jabatan, Penempatan Pegawai, BKPSDM Pidie</note>
 <note type="statement of responsibility"></note>
 <subject authority="">
  <topic>JOB ANALYSIS - PUBLIC ADMINISTRATION</topic>
 </subject>
 <classification>352.64</classification>
 <identifier type="isbn"></identifier>
 <location>
  <physicalLocation>ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala</physicalLocation>
  <shelfLocator></shelfLocator>
 </location>
 <slims:digitals/>
</mods>
<recordInfo>
 <recordIdentifier>134215</recordIdentifier>
 <recordCreationDate encoding="w3cdtf">2024-10-01 13:48:33</recordCreationDate>
 <recordChangeDate encoding="w3cdtf">2024-10-04 14:48:27</recordChangeDate>
 <recordOrigin>machine generated</recordOrigin>
</recordInfo>
</modsCollection>