Electronic Theses and Dissertation

Di dalam UU No. 33 Tahun 2004 ditegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Di dalam UU No. 33 Tahun 2004 ditegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemda, Pempus akan mentransfer dana perimbangan, yang terdiri dari DAU, Dana Alokasi Khasus (DAK), dan Bagian Daerah dari Bagi hasil pajak dan bukan pajak. Di samping dana
perimbangan tersebut, Pemda memiliki sumber pendanaan sendiri berupa; PAD, pinjaman daerah, maupun Lain-lain penerimaan daerah yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemda. Seharusnya dana transfer dari Pempus diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemda untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya pula dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pada praktiknya, transfer dari Pempus merupakan sumber dana utama Pemda untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari, yang oleh Pemda dilaporkan" di perhitungan APBD. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi (kalau tidak mungkin menghilangkan) kesenjangan fisikal antar-pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri. Karena itu penulis tertarik untuk mengetahui berapa besar dana alokasi umum dan pendapatan asli daerahmempengaruhi belanja pemerintah daerah. Hasil penelitia ini akan disusun dalam sebuah skripsi dengan judul : "pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja Pemerintah Daerah (Pemda) di Nanggroe Aceh Darussalam."
Sampel dalam penelitian ini adalah 14 kabupaten/kota di Hopinsi Nanggroe Aceh adalah 14 kabupaten/kota di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Alasan pemilihan sampel di empat belas kola ini Darussalam. Alasan pemilihan sampel di empat belas kota ini adalah (1) relatif memiliki adalah (1) relatif memiliki karakteristik ekonomi dan geografis yang sama, (2) ketersediaan data, dan (3) dipandang sudah mewakili populasi Pemda di Nanggroe Aceh Darussalam , yang secara teoritis dan iris memiliki perbedaan dengan Pemda lam di Nanggroe Aceh Darussalam. Sementara yang dianalisis adalah data yang bersumber dari laporan APBD Pemda Kota tersebut, yakni data Pendapatan Asli Daerah PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU), yang diperoleh situs Departemen Dalam Negeri dan Departemen Keuangan, melalui internet serta sumber lain.
Dari hasil penelitian maka diperoleh koefisien korelasi dalam penentian diperoleh nilai sebesar 0.869 dimana dengan nilai tersebut terdapat hubungan antara variabel terkait adalah hanya sebesar 86,9 % . Artinya Belanja Daerah Nanggroe Aceh Darussalam erat hubungannya dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dan PAD (X1) Sementara itu koefisien determinasi yang diperoleh dengan nilai sebesar 0.731 Artinya bahwa sebesar 75,5% perubahan-perubahan dalam variabel terikat (Belanja Daerah) dapat dijelaskan oleh perubahan-perubahan dalam faktor Dana Alokasi Umum (DAU) (X2) dan AD (Xl). Sedangkan selebihnya sebesar 24,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar tabel seperti dalam penelitian diperoleh nilai konstanta sebesar 11.032. Artinya bilamana Dana Alokasi Umum (DAU) (x2) dan PAD (Xl) dianggap konstan, maka akan menaikkan Belanja Daerah (BD) sebesar 11,032, koefisien regresi PAD (Xl) sebesar 0,459 artinya secara parsial setiap kenaikan 1% perubahan dalam DAU akan menaikkan belanja daerah sebesar % dan koefisien regresi DAU (X2) sebesar ,206 artinya secara parsial setiap kenaikan 1% perubahan dalam DAU akan menaikkan belanja daerah sebesar 20,6%.

Tidak Tersedia Deskripsi