Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
KENDALA PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN KASUS PERTAMBANGAN MINYAK ILEGAL TAHUN 2018-2022 RNDI KECAMATAN RANTO PEUREULAK, ACEH TIMUR
Pengarang
NADYA TUN ASRA - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Faradilla Fadlia - 198410012014042001 - Dosen Pembimbing I
Novita Sari - 199111012019032028 - Dosen Pembimbing II
Cut Maya Aprita Sari - - - Penguji
Aminah - 199211142019032015 - Penguji
Nomor Pokok Mahasiswa
2010103010105
Fakultas & Prodi
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik / Ilmu Politik (S1) / PDDIKTI : 67201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : ., 2024
Bahasa
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRAK
Fenomena terkait keberadaan pertambangan minyak ilegal di Kecamatan Ranto Peureulak, Aceh Timur yang memberi dampak positif dan negatif bagi masyarakat namun belum memiliki kejelasan mengenai pengelolaannya karna masih memiliki beberapa kendala yang harus dipertimbangkan sehingga masih berstatus ilegal tanpa penyelesaian. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah dalam penyelesaian kasus pertambangan minyak ilegal. Penelitian ini menggunakan teori pilihan rasional dari James S. Coleman dan konsep Pertambangan Minyak Bumi. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif dengan hasil penelitian yang menunjukkan pemerintah memiliki beberapa kendala dalam penyelesaian pertambangan minyak ilegal ini pertama kendala dalam bidang ekonomi, masyarakat sebagai aktor bersikap rasional dengan memanfaatkan sumber daya minyak bumi ilegal ini untuk keuntungan ekonomi dengan menjadikan tambang ini sebagai mata pencaharian utama, secondary income hingga untuk meningkatkan taraf hidup. adanya tambang minyak ini bisa menurunkan angka kriminal yang terjadi di lingkungan masyarakat namun rendahnya tingkat keselamatan kerja menjadi permasalahan, oleh karna itu pemerintah tidak bisa melakukan tindakan karna menyangkut dengan ekonomi masyarakat. kedua, kendala dalam bidang hukum dan legalitas karna pemerintah sebagai aktor tidak memiliki regulasi dan hukum yang pasti untuk bisa melakukan tindakan baik itu pembinaan atau penutupan. Namun sikap rasional pemerintah sebagai aktor telah membentuk Qanun Pertambangan Rakyat sebagai solusi yang masih dalam proses pengesahan. ketiga, konflik sosial bisa terjadi antara para aktor yaitu pemerintah dengan masyarakat jika pemerintah melakukan penutupan tanpa solusi yang pasti. keempat, tidak ada kesadaran para aktor dalam mengeksploitasi sumber daya alam secara terus menerus tanpa memedulikan akibat jangka panjang yang akan diterima. kelima, punguntan liar yang dilakukan oleh para oknum untuk ikut memanfaatkan keuntungan ekonomi melalui masyarakat dan masyarakat harus melakukan setoran sebagai pemikiran rasional agar tetap bisa menjalankan aktivitas menambang. peneliti memberikan masukan untuk pemerintah agar mempercepat pembentukan regulasi agar adanya kepastian hukum sehingga bisa mengambil tindakan untuk setiap permasalahan. serta kepada aparat penegak hukum agar dapat menindak aktor dengan objektif demi keadilan bersama.
Kata Kunci: Tambang Minyak, Ilegal, Pemerintah, Masyarakat.
ABSTRACT The phenomenon related to the existence of illegal oil mining in Ranto Peureulak District, East Aceh which has positive and negative impacts on the community but does not yet have clarity regarding its management because it still has several obstacles that must be considered so that it still has an illegal status without resolution. The purpose of this study is to determine the obstacles faced by the government in resolving illegal oil mining cases. This research uses James S. Coleman's rational choice theory and the concept of Petroleum Mining. In this study using a descriptive qualitative method approach with the results of research that shows the government has several obstacles in resolving this illegal oil mining, the first is constraints in the economic field, the community as an actor behaves rationally by utilizing this illegal petroleum resource for economic gain by making this mine the main livelihood, secondary income to improve living standards. The existence of this oil mine can reduce the crime rate that occurs in the community, but the low level of work safety is a problem, therefore the government cannot take action because it is related to the community's economy. second, constraints in the field of law and legality because the government as an actor does not have definite regulations and laws to be able to take action, be it coaching or closing. However, the rational attitude of the government as an actor has formed the People's Mining Qanun as a solution which is still in the process of being ratified. third, social conflict can occur between the actors, namely the government and the community if the government closes without a definite solution. fourth, there is no awareness of the actors in exploiting natural resources continuously without caring about the long-term consequences that will be received. fifth, illegal levies carried out by individuals to take advantage of economic benefits through the community and the community must make deposits as a rational thought so that they can continue to carry out mining activities. The researcher provides input for the government to accelerate the formation of regulations so that there is legal certainty so that it can take action for each problem. as well as to law enforcement officials so that they can take action against actors objectively for the sake of mutual justice. Keywords: Oil Mining, Illegal, Government, Society.
KENDALA PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN KASUS PERTAMBANGAN MINYAK ILEGAL TAHUN 2018-2022 RNDI KECAMATAN RANTO PEUREULAK, ACEH TIMUR (NADYA TUN ASRA, 2024)
PELAKSANAAN EKSTRAKURIKULER TARI LIKOK PULODI SMA NEGERI 1 RANTO PEUREULAK ACEH TIMUR (Gusni Alvionita, 2017)
HUBUNGAN DAYA LEDAK OTOT TUNGKAI TERHADAP HASIL LOMPAT JAUH PADA SISWA KELAS XI SMA NEGERI 1 RANTO RNPEUREULAK ACEH TIMUR TAHUN 2013/2014 (MUHAMMAD HATAMI, 2014)
PERAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TERHADAP PENERTIBAN PERTAMBANGAN MINYAK ILEGAL DI GAMPONG ALUE PEUNO (YOLA AULIZA, 2022)
ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA MENANGANI TAMBANG EMAS ILEGALRNDI KABUPATEN NAGAN RAYA (Elfan maulana, 2024)