<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" id="132941">
 <titleInfo>
  <title>ANALISIS WACANA DALAM KEBIJAKAN PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT DI PROVINSI ACEH (STUDI KASUS PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL DI ACEH BARAT)</title>
 </titleInfo>
 <name type="Personal Name" authority="">
  <namePart>M.FARHAN IDRIS</namePart>
  <role>
   <roleTerm type="text">Primary Author</roleTerm>
  </role>
 </name>
 <typeOfResource manuscript="no" collection="yes">mixed material</typeOfResource>
 <genre authority="marcgt">bibliography</genre>
 <originInfo>
  <place>
   <placeTerm type="text">Banda Aceh</placeTerm>
   <publisher>Fakultas  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik</publisher>
   <dateIssued>2024</dateIssued>
  </place>
 </originInfo>
 <language>
  <languageTerm type="code"></languageTerm>
  <languageTerm type="text"></languageTerm>
 </language>
 <physicalDescription>
  <form authority="gmd">Skripsi</form>
  <extent></extent>
 </physicalDescription>
 <note>Aktivitas pertambangan emas tanpa izin yang ada di Provinsi Aceh menimbulkan berbagai  masalah  dengan  maraknya  pertambangan  tanpa  izin  tidak  terlepas  dari manfaat  ekonomi  yang  diperoleh  masyarakat.  Banyak  masyarakat  yang menjadikan  mata  pencahariannya  dari  kegiatan  aktivitas  tanpa  izin  sehingga menimbulkan  dampak  pada  kerusakan  lingkungan.  Langkah  utama  yang  harus dilakukan  Pemerintah  Aceh  untuk  meningkatkan  pengendalian  penambangan emas  tanpa  izin  di  Aceh  adalah  dengan  mengusulkan  kepada  pemerintah  pusat pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui  wacana  Pemerintah  Aceh  dalam  penetapan  wilayah  pertambangan rakyat  emas  di  Provinsi  Aceh.  Penelitian  ini  menggunakan  teori  wacana  dari Foucault.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  dengan metode  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa penetapan wilayah pertambangan rakyat ini sudah lama diwacanakan, akan tetapi tidak ada keseriusan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten sehingga membuat  isu  wacana  WPR  perlahan  menghilang  serta  regulasi  dari  Pemerintah Aceh  yang  mengatur  tentang  WPR  masih  belum  ada.  Upaya  yang  dilakukan Pemerintah  dalam  mengurangi  pertambangan  ilegal  yakni  dengan  melakukan kerjasama  antara  perusahaan  yang  memiliki  legalitas  dengan  masyarakat penambang,  tetapi  kendalanya  masih  ada  masyarakat  yang  melakukan  kegiatan pertambangan  ilegal.  Diharapkannya  Pemerintah  Aceh  serta  stakeholder  lainnya harus  memiliki  antusias  dalam  melakukan  regulasi  WPR,  jika  wacana  tersebut terus  berlarut  maka  wacana  WPR  akan  nihil,  sehingga  wilayah  yang  berpotensi akan semakin rusak akibat pengelolaan pertambangan yang tidak dikelola dengan baik.  &#13;
Kata Kunci: Wacana, Pemerintah Aceh, Kebijakan WPR.</note>
 <note type="statement of responsibility"></note>
 <classification>0</classification>
 <identifier type="isbn"></identifier>
 <location>
  <physicalLocation>ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala</physicalLocation>
  <shelfLocator></shelfLocator>
 </location>
 <slims:digitals/>
</mods>
<recordInfo>
 <recordIdentifier>132941</recordIdentifier>
 <recordCreationDate encoding="w3cdtf">2024-09-25 11:46:19</recordCreationDate>
 <recordChangeDate encoding="w3cdtf">2024-09-25 12:15:36</recordChangeDate>
 <recordOrigin>machine generated</recordOrigin>
</recordInfo>
</modsCollection>