Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala salah satu organisasi yang melakukan pembayaran remunerasi sejak perubahan status menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum pada tahun 2018. Pada saat USK masih dalam status PTN-BLU, USK memotong PPh Pasal 21 atas remunerasi berdasarkan golongan dari setiap Wajib Pajak atau disebut dengan pemotongan PPh Final. Hal ini menunjukkan adanya potensi ketidaksesuaian atau kesalahan dalam pemotongan pajak PPh Pasal 21, terutama terkait dengan potongan pajak yang mungkin dianggap cukup tinggi pada pembayaran insentif USK tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, untuk mendeskripsikan tentang perhitungan, pemungutan, dan pelaporan PPh 21 atas remunerasi di Kantor Pusat Administrasi USK. Penerapan penghitungan PPh Pasal 21 atas remunerasi bagi pegawai DT dan Tendik untuk tahun 2023 sudah sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2021. Pada tahun 2024 penerapan penghitungan PPh Pasal 21 atas remunerasi bagi pegawai DT dan Tendik belum sesuai dengan PP No. 58 Tahun 2023. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk tahun 2023 dan 2024 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku UU No. 7 Tahun 2021 dan PP No. 58 Tahun 2023. Namun, ada beberapa kesalahan dalam pemotongan yang perlu diperbaiki agar sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Penulis berharap agar Kantor Pusat Administrasi USK melakukan kewajiban penghitungan PPh Pasal 21 atas remunerasi kepada pegawai DT dan Tendik dengan benar dan teliti sehingga tidak merugikan pegawai.

Syiah Kuala University is one of the organizations that has made remuneration payments since the change of status to a State University Public Service Agency in 2018. When USK is still in PTN-BLU STATUS, USK withholds Income Tax Article 21 on remuneration based on the class of each taxpayer or called withholding Final Income Tax. This shows that there is a potential for inconsistencies or errors in withholding Income Tax Article 21, especially related to tax deductions that may be considered quite high in the payment of USK incentives in 2023. This study uses a descriptive method with a quantitative approach, to describe the calculation, collection, and reporting of Income Tax 21 on remuneration at the USK Administrative Headquarters. The implementation of the calculation of Income Tax Article 21 on remuneration for DT and Staff employees for 2023 is in accordance with Law No. 7 of 2021. In 2024, the implementation of the calculation of Income Tax Article 21 on remuneration for DT and Staff employees is not in accordance with Government Regulation No. 58 of 2023. The calculation of Income Tax Article 21 for 2023 and 2024 is in accordance with the applicable tax regulations Law No. 7 of 2021 and Government Regulation No. 58 of 2023. However, there are some mistakes in the cutting that need to be corrected in order to fully comply with the provisions. The author hopes that the USK Administration Headquarters will carry out the obligation to calculate Income Tax Article 21 on remuneration to DT and Staff employees correctly and carefully so that it does not harm employees.