Maulidia Nur Atira Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perpajakan 2024

Skripsi

Universitas Syiah Kuala salah satu organisasi yang melakukan pembayaran remunerasi sejak perubahan status menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum pada tahun 2018. Pada saat USK masih dalam status PTN-BLU, USK memotong PPh Pasal 21 atas remunerasi berdasarkan golongan dari setiap Wajib Pajak atau disebut dengan pemotongan PPh Final. Hal ini menunjukkan adanya potensi ketidaksesuaian atau kesalahan dalam pemotongan pajak PPh Pasal 21, terutama terkait dengan potongan pajak yang mungkin dianggap cukup tinggi pada pembayaran insentif USK tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, untuk mendeskripsikan tentang perhitungan, pemungutan, dan pelaporan PPh 21 atas remunerasi di Kantor Pusat Administrasi USK. Penerapan penghitungan PPh Pasal 21 atas remunerasi bagi pegawai DT dan Tendik untuk tahun 2023 sudah sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2021. Pada tahun 2024 penerapan penghitungan PPh Pasal 21 atas remunerasi bagi pegawai DT dan Tendik belum sesuai dengan PP No. 58 Tahun 2023. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk tahun 2023 dan 2024 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku UU No. 7 Tahun 2021 dan PP No. 58 Tahun 2023. Namun, ada beberapa kesalahan dalam pemotongan yang perlu diperbaiki agar sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Penulis berharap agar Kantor Pusat Administrasi USK melakukan kewajiban penghitungan PPh Pasal 21 atas remunerasi kepada pegawai DT dan Tendik dengan benar dan teliti sehingga tidak merugikan pegawai. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 132925 2024-09-25 11:16:31 2024-09-25 12:00:40 machine generated