Electronic Theses and Dissertation

Permasalahan konflik pertanahan di Indonesia sudah menjadi peristiwa yang sudah berlangsung sejak lama. Lemahnya kekuatan hukum terhadap hak ulayat menjadi salah satu faktor penting munculnya permasalahan hak kepemilikan tanah dan pemicu terjadinya konflik. Adapun penelitian yang berjudul “Perjuangan Masyarakat Natal Dalam Memperoleh Hak Tanah Ulayat 2000-2003” ini membahas konflik antara masyarakat Natal dengan PT Gruti Lestari Pratama (GLP) dalam menuntut hak ulayat dan hak plasma. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode sejarah yang bersifat deskriptif analisis dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tinjauan pustaka, dokumentasi, serta wawancara. Hasil penelitian ini mendeskripsikan bahwa pemerintah daerah di Kabupaten Mandailing Natal tidak mengakui eksistensi hak ulayat di Mandailing Natal baik secara lisan maupun melalui peraturan daerah. Selain itu, dalam pendirian dan perluasan kebun yang dilakukan oleh PT (GLP), mereka tidak meminta izin dan konfirmasi kepada masyarakat adat Natal serta belum menunaikan kewajibannya sesuai amanat Peraturan Menteri Pertanian No. 26 Tahun 2007 terkait hak plasma. Adapun dampak yang dirasakan masyarakat Natal akibat pencaplokan adalah dari aspek ekonomi hilangnya mata pencaharian, namun disisi lain sebagian masyarakat yang direkrut kemudian dijadikan pekerja mengalami peningkatan perekonomian. Dari aspek sosial yang dirasakan oleh masyarakat Natal akibat dari limbah pabrik yang dihasilkan menyebabkan pencemaran udara dan bau tidak sedap. Disisi lain, masyarakat juga ikut bertanam sawit setelah PT GLP membuka perkebunan dan memberikan edukasi. Adapun peran pemerintah dalam konflik ini adalah sebagai penengah dengan memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak agar terciptanya penyelesaian secara kekeluargaan.

The problem of land conflicts in Indonesia has been happening for a long time. The weak legal power of customary rights is one of the important factors in the emergence of land ownership problems and triggers of conflict. The research entitled “The Struggle of the Natal Community in Obtaining Customary Land Rights 2000-2003” discusses the conflict between the Natal community and PT Gruti Lestari Pratama (GLP) in demanding customary rights and plasma rights. This research uses a qualitative approach with a descriptive analytical historical method, and the data collection techniques used are literature review, documentation, and interviews. The results of this study describe that the local government in Mandailing Natal Regency does not recognize the existence of customary rights in Mandailing Natal either verbally or through regional regulations. In addition, in the establishment and expansion of plantations carried out by PT (GLP), they did not seek permission and confirmation from the indigenous people of Natal and have not fulfilled their obligations in accordance with the mandate of the Minister of Agriculture Regulation No. 26 of 2007 related to plasma rights. The impact felt by the Natal community due to annexation is from the economic aspect of loss of livelihood, but on the other hand, some people who were recruited and then used as workers experienced economic improvement. From the social aspect felt by the Natal community as a result of the factory waste produced, it has caused the community to suffer from pollution. The community also started planting oil palm after PT GLP opened the plantation and provided education. The role of the government in this conflict is as a mediator by facilitating meetings between both parties to achieve a resolution in a familial manner