Maulidin Afdhal Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2024

Skripsi

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyebutkan “Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik”. Dalam putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Png identitas anak masih terpublikasi. Pasal 81 ayat (5) UU SPPA menyebutkan pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir, namun ketentuan pasal tersebut belum terlaksana dalam Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Png. Penulisan studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis adanya ketentuan sistem peradilan pidana anak yang tidak sepenuhnya diterapkan dalam putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Png serta untuk menganalisis putusan hakim yang belum memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian jenis yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan (library research) dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dengan mengkaji bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal hukum, karya ilmiah, dan pendapat ahli (doktrin). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 19 UU SPPA tentang kewajiban menjaga kerahasiaan identitas anak yang berhadapan dengan hukum bertujuan untuk menghindarkan anak dari stigma negatif terhadap kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang anak. Hakim tidak mempertimbangkan Pasal 81 ayat (5) UU SPPA bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Sehingga putusan ini dinilai tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Disarankan dalam mempublikasikan salinan putusan ke situs Direktori Putusan, petugas informasi harus lebih memperhatikan peraturan identitas para pihak berperkara khususnya terhadap identitas anak yang wajib dirahasiakan. Sehingga putusan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang berperkara. Diharapkan kepada Majelis hakim untuk mempertimbangkan keadaan anak sebelum menjatuhkan hukuman pidana. Mengupayakan diversi sebagai jalan utama penyelesaian perkara anak dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Hal yang demikian harus diperhatikan dan dicermati dengan baik agar menghasilkan putusan yang memenuhi keadilan dan kepastian hukum. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 132581 2024-09-23 23:18:21 2024-09-24 11:30:27 machine generated