Electronic Theses and Dissertation

Salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka kemiskinan adalah dengan memberikan bantuan sosial PKH. PKH merupakan bantuan tunai untuk mengurangi kemiskinan. Di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar yang merupakan kecamatan dengan penerima PKH terbanyak menggambarkan bahwa masih banyaknya masyarakat miskin di daerah tersebut. Serta masih terdapat beberapa masalah seperti tidak tepat sasaran dan masalah dalam penggraduasian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana PKH membantu dalam meningkatkan Indeks Kesejahteraan Masyarakat serta melihat apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan PKH di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan teori Welfare State yang dikemukakan oleh Spicker dengan menggunakan indikator pengukuran skala Indeks Kesejahteraan Masyarakat nasional yang dikeluarkan oleh BPS. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH belum maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan. Faktor kependudukan tidak berperan signifikan dalam besaran jumlah penerima PKH. Pada faktor Pendidikan, PKH membantu program wajib belajar 12 tahun. Pada faktor kesehatan dan gizi, PKH membantu memenuhi pelayanan kesehatan dan pemantauan gizi anak. Pada faktor ketenagakerjaan, PKH tidak berperan memberikan pelayanan menyediakan lapangan kerja. Pada faktor taraf dan pola konsumsi, PKH berperan meningkatkan pembelian dan konsumsi. Pada faktor perumahan, PKH tidak berperan dalam memberikan pelayanan dasar terkait hunian dan yang terakhir pada faktor kemiskinan, PKH berperan menekan angka kemiskinan. Kesulitan yang ditemui adalah bahwa masih adanya kurang pemahaman dari pihak masyarakat terkait bantuan sosial dan adanya kesulitan dalam penggraduasian dikarenakan para penerima terkesan bergantung dengan bantuan PKH. Disarankan agar pemerintah teliti dan fokus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kepada tujuan penggraduasian, menetapkan jangka waktu maksimum pada penerima PKH serta melakukan sosialisasi aktif terkain bantuan sosial kepada masyarakat. Sedangkan untuk KPM PKH, diharapkan fokus dalam meningkatkan kesejahteraan dan mampu memahami apa saja bantuan sosial.

Kata Kunci: Kabupaten Aceh Besar, Program Keluarga Harapan, Indeks Kesejahteraan Masyarakat

One of the government's efforts to reduce poverty is by providing PKH social assistance. PKH is a cash transfer to reduce poverty. In Indrapuri District, Aceh Besar Regency, which is the sub-district with the most PKH recipients, illustrates that there are still many poor people in the area. And there are still several problems such as not on target and problems in graduation. This study aims to analyze the extent to which PKH helps in improving the Community Welfare Index and see what are the obstacles in the implementation of PKH in Indrapuri District, Aceh Besar Regency. This research uses qualitative methods with data collection techniques with Observation, Interview and Documentation. While the theory used in this research is to use the Welfare State theory put forward by Spicker using the measurement indicators of the national Community Welfare Index scale issued by BPS. The results show that PKH has not been maximized in improving welfare. The population factor does not play a significant role in the number of PKH recipients. On the education factor, PKH helps the 12-year compulsory education program. In the health and nutrition factor, PKH helps fulfill health services and monitor child nutrition. In the employment factor, PKH does not play a role in providing employment services. On the factor of consumption levels and patterns, PKH plays a role in increasing purchases and consumption. On the housing factor, PKH does not play a role in providing basic services related to housing and finally on the poverty factor, PKH plays a role in reducing poverty. The difficulties encountered are that there is still a lack of understanding on the part of the community regarding social assistance and there are difficulties in graduating because the recipients seem to depend on PKH assistance. It is recommended that the government be careful and focus on improving community welfare, on the goal of graduating, setting a maximum period of time for PKH recipients and conducting active socialization regarding social assistance to the community. As for KPM PKH, it is expected to focus on improving welfare and being able to understand what social assistance is. Keywords: Aceh besar Regency, Program Keluarga Harapan, Community Welfare Index