Electronic Theses and Dissertation

Kabupaten Aceh Jaya sebagian penduduk bekerja sebagai peternak dengan jumlah hewan ternak mencapai puluhan ribu. Dengan jumlah hewan ternak sebanyak itu, peternak kerap menggembala hewan ternaknya secara bebas, sehingga hewan ternak tersebut kerap terlihat di jalanan, dan fasilitas umum. Akibat hal tersebut, masyarakat merasa terganggu bahkan sering terjadinya laka lantas akibat hewan ternak tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya mengeluarkan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penertiban Hewan Ternak, dengan tujuan menjaga ketertiban masyarakat dari hewan ternak yang berkeliaran. Namun, meskipun kebijakan ini telah ada, keluhan dari masyarakat masih sering terdengar. Berdasarkan hipotesis yang ada, disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat, khususnya pemilik ternak, serta kurangnya ketegasan dari pemerintah. Fenomena ini mendorong para peneliti untuk melakukan studi yang mengkaji kebijakan penertiban hewan ternak melalui teori adaptive governance di Kabupaten Aceh Jaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penertiban hewan ternak yang berkeliaran di jalan-jalan Kabupaten Aceh Jaya dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian DPR Kabupaten Aceh Jaya, Dinas Pertanian Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Satpol PP&WH, Forkopimcam, peternak, serta masyarakat Aceh Jaya. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder, dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setiap pertanyaan wawancara dirancang untuk mencerminkan indikator konsep adaptive governance. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap indikator konsep adaptive governance, terlihat bahwa pendekatan ini memberikan pengaruh yang berarti dan multi-dampak terhadap kinerja pelayanan publik, khususnya dalam implementasi kebijakan penertiban hewan ternak di lapangan yang dimana kebijakan tersebut berhasil diimplementasikan dengan konsep adaptive governance. Namun demikian, masih terdapat tantangan dari segi penolakan dan ketidakpatuhan beberapa peternak terhadap kebijakan tersebut.

Kata Kunci: Adaptive Governance, Kebijakan, Hewan Ternak, Aceh Jaya

In Aceh Jaya Regency, a significant portion of the population is engaged in livestock farming, with the number of livestock reaching tens of thousands. Given this substantial number of animals, farmers frequently graze their livestock freely, resulting in animals often being seen on roadways and public facilities. This situation causes considerable inconvenience to the community and frequently leads to traffic accidents involving these animals. To address this issue, the Government of Aceh Jaya Regency enacted Regional Regulation Number 11 of 2021 concerning the Regulation of Livestock, aimed at maintaining public order in response to roaming livestock. However, despite the existence of this policy, public complaints persist, attributed to low community awareness, particularly among livestock owners, and perceived lack of enforcement by the authorities. This phenomenon has spurred researchers to conduct a study examining the policy of regulating roaming livestock through the concept of adaptive governance in Aceh Jaya Regency. The research aims to analyze the implementation of policies regarding roaming livestock on the streets of Aceh Jaya Regency using a qualitative descriptive approach. The study involves various stakeholders such as the Aceh Jaya Regency Parliament (DPR), the Department of Agriculture's Livestock and Animal Health Division, the Public Order Agency (Satpol PP&WH), local security officials (Forkopimcam), livestock owners, and the community of Aceh Jaya. Data sources include primary and secondary data, gathered through observation, interviews, and documentation. Each interview question is designed to reflect indicators of adaptive governance. Based on the research findings and analysis of adaptive governance indicators, it is evident that this approach significantly influences and has multiple impacts on public service performance, particularly in implementing policies concerning the regulation of roaming livestock in the field. Nevertheless, challenges remain, particularly concerning resistance and non-compliance from some livestock owners towards these policie Keywords: Adaptive governance, Livestock, Public Policy, Aceh Jaya