<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" id="131989">
 <titleInfo>
  <title>ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN HEWAN TERNAK MELALUI ADAPTIVE GOVERNANCE DI KABUPATEN ACEH JAYA</title>
 </titleInfo>
 <name type="Personal Name" authority="">
  <namePart>CUT NYAK NAJWA ZAMDA</namePart>
  <role>
   <roleTerm type="text">Primary Author</roleTerm>
  </role>
 </name>
 <typeOfResource manuscript="no" collection="yes">mixed material</typeOfResource>
 <genre authority="marcgt">bibliography</genre>
 <originInfo>
  <place>
   <placeTerm type="text">Banda Aceh</placeTerm>
   <publisher>Fakultas FISIPOL</publisher>
   <dateIssued>2024</dateIssued>
  </place>
 </originInfo>
 <language>
  <languageTerm type="code"></languageTerm>
  <languageTerm type="text"></languageTerm>
 </language>
 <physicalDescription>
  <form authority="gmd">Skripsi</form>
  <extent></extent>
 </physicalDescription>
 <note>Kabupaten Aceh Jaya sebagian penduduk bekerja sebagai peternak dengan jumlah hewan ternak mencapai puluhan ribu. Dengan jumlah hewan ternak sebanyak itu, peternak kerap menggembala hewan ternaknya secara bebas, sehingga hewan ternak tersebut kerap terlihat di jalanan, dan fasilitas umum. Akibat hal tersebut, masyarakat merasa terganggu bahkan sering terjadinya laka lantas akibat hewan ternak tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya mengeluarkan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penertiban Hewan Ternak, dengan tujuan menjaga ketertiban masyarakat dari hewan ternak yang berkeliaran. Namun, meskipun kebijakan ini telah ada, keluhan dari masyarakat masih sering terdengar. Berdasarkan hipotesis yang ada, disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat, khususnya pemilik ternak, serta kurangnya ketegasan dari pemerintah. Fenomena ini mendorong para peneliti untuk melakukan studi yang mengkaji kebijakan penertiban hewan ternak melalui teori adaptive governance di Kabupaten Aceh Jaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penertiban hewan ternak yang berkeliaran di jalan-jalan Kabupaten Aceh Jaya dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian DPR Kabupaten Aceh Jaya, Dinas Pertanian Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Satpol PP&amp;WH, Forkopimcam, peternak, serta masyarakat Aceh Jaya. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder, dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setiap pertanyaan wawancara dirancang untuk mencerminkan indikator konsep adaptive governance. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap indikator konsep adaptive governance, terlihat bahwa pendekatan ini memberikan pengaruh yang berarti dan multi-dampak terhadap kinerja pelayanan publik, khususnya dalam implementasi kebijakan penertiban hewan ternak di lapangan yang dimana kebijakan tersebut berhasil diimplementasikan dengan konsep adaptive governance. Namun demikian, masih terdapat tantangan dari segi penolakan dan ketidakpatuhan beberapa peternak terhadap kebijakan tersebut.&#13;
&#13;
Kata Kunci: Adaptive Governance, Kebijakan, Hewan Ternak, Aceh Jaya&#13;
</note>
 <note type="statement of responsibility"></note>
 <classification>0</classification>
 <identifier type="isbn"></identifier>
 <location>
  <physicalLocation>ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala</physicalLocation>
  <shelfLocator></shelfLocator>
 </location>
 <slims:digitals/>
</mods>
<recordInfo>
 <recordIdentifier>131989</recordIdentifier>
 <recordCreationDate encoding="w3cdtf">2024-09-19 12:25:38</recordCreationDate>
 <recordChangeDate encoding="w3cdtf">2024-09-19 14:59:30</recordChangeDate>
 <recordOrigin>machine generated</recordOrigin>
</recordInfo>
</modsCollection>