Electronic Theses and Dissertation

Kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi sebuah masalah hukum yang pernah terjadi di Aceh, yang bahkan pernah diadili di pengadilan. Pemenuhan hak ganti rugi kepada korban merupakan kewajiban bagi pelaku atau terpidana untuk memberikan pemulihan kepada korban. Kewajiban pemenuhan hak ganti rugi ini terkadang tidak dapat dilakukan oleh terpidana, dikarenakan terpidana tidak mampu secara finasial. Pasal 78 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2019 menyebutkan bahwa Pemerintah Aceh memiliki kewajiban untuk mengganti posisi terdakwa dalam mengganti kerugian terhadap korban dan mengatribusikan kewajibannya kepada Baitul Mal untuk memberikan kompensasi kepada korban.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui kewenangan Baitul Mal Aceh dalam pemenuhan hak ganti rugi korban kekerasan seksual pada anak di Aceh dan mengetahui hambatan dari Baitul Mal Aceh dalam pemenuhan hak ganti rugi korban kekerasan seksual pada anak di Aceh.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris untuk mengamati langsung fakta yang terjadi di lapangan. Data pada penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap pihak dari Baitul Mal Aceh sebagai responden dan pihak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh sebagai informan pada penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baitul Mal Aceh belum pernah melaksanakan kewenangan pemenuhan hak ganti rugi dengan memberikan kompensasi kepada anak sebagai korban kekerasan seksual sejak Qanun Nomor 9 Tahun 2019 disahkan. Baitul Mal tidak dapat melaksanakan kewenangannya tersebut akibat terhambat oleh beberapa hambatan, seperti tidak adanya peraturan pelaksana tentang tata cara pemenuhan hak ganti rugi, inharmonisasi antara Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018, tidak adanya sumber penerimaan dari harta 'uqubat, serta minimnya koordinasi dengan Sekretariat Daerah Aceh dan SKPA lainnya.

Disarankan agar Pemerintah Aceh, Baitul Mal Aceh dan unsur lainnya untuk segera menyusun peraturan pelaksana tentang tata cara pemenuhan hak ganti rugi korban kekerasan seksual dan juga harus melakukan perubahan pada beberapa Qanun Aceh yang mengatur perlindungan anak sebagai korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Cases of sexual violence against children are a legal problem that has occurred in Aceh, which has even been tried in court. The fulfillment of the right to compensation to the victim is an obligation for the perpetrator or convicted person to provide recovery to the victim. The obligation to fulfill the right of compensation sometimes cannot be carried out by the convicted person, because the convicted person is not financially capable. Article 78 paragraph (1) of Aceh Qanun Number 9 of 2019 states that the Aceh Government has the obligation to replace the defendant's position in compensating the victim and attributes its obligation to Baitul Mal to compensate the victim. This study aims to determine the authority of Baitul Mal Aceh in fulfilling the compensation rights of victims of sexual violence against children in Aceh and to find out the obstacles of Baitul Mal Aceh in fulfilling the compensation rights of victims of sexual violence against children in Aceh. This research uses the Empirical Juridical research method to directly observe the facts that occur in the field. The data in this study were obtained by conducting interviews with parties from Baitul Mal Aceh as respondents and parties from the Aceh Women's Empowerment and Child Protection Office as informants in this study. The results showed that Baitul Mal Aceh has never exercised the authority to fulfill the right to compensation by providing compensation to children as victims of sexual violence since Qanun Number 9 of 2019 was passed. Baitul Mal cannot exercise its authority due to several obstacles, such as the absence of implementing regulations on the procedures for fulfilling the right to compensation, inharmonization between Qanun Aceh Number 9 of 2019 and Qanun Aceh Number 10 of 2018, the absence of sources of revenue from 'uqubat property, and the lack of coordination with the Aceh Regional Secretariat and other SKPAs. It is recommended that the Government of Aceh, Baitul Mal Aceh and other elements immediately draft implementing regulations on the procedures for fulfilling the right to compensation for victims of sexual violence and must also make changes to several Aceh Qanuns that regulate the protection of children as victims of violence, including sexual violence.