<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" id="130783">
 <titleInfo>
  <title>PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILAKUKAN DI LUAR NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA</title>
 </titleInfo>
 <name type="Personal Name" authority="">
  <namePart>Munawwar</namePart>
  <role>
   <roleTerm type="text">Primary Author</roleTerm>
  </role>
 </name>
 <typeOfResource manuscript="no" collection="yes">mixed material</typeOfResource>
 <genre authority="marcgt">bibliography</genre>
 <originInfo>
  <place>
   <placeTerm type="text">Banda Aceh</placeTerm>
   <publisher>Fakultas Hukum</publisher>
   <dateIssued>2024</dateIssued>
  </place>
 </originInfo>
 <language>
  <languageTerm type="code"></languageTerm>
  <languageTerm type="text"></languageTerm>
 </language>
 <physicalDescription>
  <form authority="gmd">Theses</form>
  <extent></extent>
 </physicalDescription>
 <note>ABSTRAK&#13;
&#13;
Perkawinan beda agama bukan hal yang baru di Indonesia, meskipun Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang perkawinan yang calon suami atau calon istrinya yang memeluk agama yang berbeda. Sementara seluruh agama yang diakui di Indonesia tidak membolehkan adanya perkawinan yang dilakukan jika kedua calon berbeda agama.&#13;
Dalam hal ini telah terjadi kekosongan hukum bagi pihak yang ingin melakukan perkawinan. Beberapa cara yang dilakukan sebagai alternatif agar perkawinan tersebut tetap dapat dilaksanakan adalah dengan melakukan perkawinan di luar negeri, atau salah satu pihak meleburkan diri kepada salah satu agama. Namun terjadi permasalahan ketika kedua pasangan kembali ke Indonesia. 	Peraturan Perkawinan di Indonesia mewajibkan adanya pencatatan bagi perkawinan, baik yang dilakukan di Indonesia maupun di luar negeri. Adanya pencatatan menimbulkan kembali persoalan apakah perkawinan yang telah dilaksanakan di luar negeri dapat disebut sebagai perkawinan yang sah di Indonesia. Adapun permasalahan yang akan dikemukakan dalam tesis ini adalah bagaimana kedudukan perkawinan beda agama dalam sistem hukum di Indonesia, bagaimana  penyelesaian terhadap perkawinan beda agama yang di lakukan di luar negeri berdasarkan sistem hukum di Indonesia, bagaimana akibat hukum perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan menurut aturan hukum  di Indonesia. &#13;
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif terutama untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan. Sebagai Penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (library research) dan data-data sekunder lainnya. Adanya pencatatan perkawinan tidak berarti bahwa perkawinan itu sah menurut hukum Indonesia. Pencatatan hanya merupakan pemenuhan kewajiban administrasi dan memberikan status dalam hidup bermasyarakat. Perkawinan yang tidak dicatatkan berakibat perkawinan tidak sah, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan tidak berhak atas harta warisan.&#13;
&#13;
Kata Kunci : Perkawinan dan Beda Agama&#13;
</note>
 <note type="statement of responsibility"></note>
 <classification>0</classification>
 <identifier type="isbn"></identifier>
 <location>
  <physicalLocation>ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala</physicalLocation>
  <shelfLocator></shelfLocator>
 </location>
 <slims:digitals/>
</mods>
<recordInfo>
 <recordIdentifier>130783</recordIdentifier>
 <recordCreationDate encoding="w3cdtf">2024-09-09 12:42:26</recordCreationDate>
 <recordChangeDate encoding="w3cdtf">2024-09-09 14:31:47</recordChangeDate>
 <recordOrigin>machine generated</recordOrigin>
</recordInfo>
</modsCollection>