<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" id="129241">
 <titleInfo>
  <title>ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KOTA BANDA ACEH MENGGUNAKAN PENDEKATAN INTEGRATED SOLID WASTE MANAGEMENT</title>
 </titleInfo>
 <name type="Personal Name" authority="">
  <namePart>Allya karisa</namePart>
  <role>
   <roleTerm type="text">Primary Author</roleTerm>
  </role>
 </name>
 <typeOfResource manuscript="no" collection="yes">mixed material</typeOfResource>
 <genre authority="marcgt">bibliography</genre>
 <originInfo>
  <place>
   <placeTerm type="text">Banda Aceh</placeTerm>
   <publisher></publisher>
   <dateIssued></dateIssued>
  </place>
 </originInfo>
 <language>
  <languageTerm type="code"></languageTerm>
  <languageTerm type="text"></languageTerm>
 </language>
 <physicalDescription>
  <form authority="gmd">Skripsi</form>
  <extent></extent>
 </physicalDescription>
 <note>Pengelolaan sampah merupakan permasalahan yang mendesak dan telah menjadi permasalahan nasional. Menurut data SIPSN dalam tiga tahun terakhir produksi sampah Kota Banda Aceh terus meningkat dan jika tidak diimbangi dengan pengelolaan sampah yang baik tentunya akan meningkatkan jumlah volume sampah yang masuk ke TPA. Kebijakan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan pengelolaan sampah berkelanjutan karena memberikan kerangka hukum yang jelas, pengaturan tanggung jawab serta memberikan pedoman untuk tindakan yang harus diambil. Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengeluarkan 5 (lima) kebijakan terkait pengelolaan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan konsep Integrated Solid Waste Management (ISWM) atau pengelolaan sampah terpadu dalam kebijakan persampahan di Kota Banda Aceh. Indikator yang diteliti meliputi aspek peraturan, pembiayaan, kelembagaan, teknologi dan peran pemangku kepentingan. Penelitian ini merupakan penelitian mix methods dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan kuesioner kepada key responden kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kebijakan dan Analytical Hierarchy Process (AHP) guna menggembangkan bobot dan menentukan prioritas. Berdasarkan hasil perhitungan AHP didapatkan prioritas kriteria pengelolaan sampah tertinggi yaitu mekanisme pembiayaan dengan bobot 31,3%, prioritas kedua yaitu kelembagaan dengan bobot 27%, prioritas ketiga yaitu peran pemangku kepentingan dengan bobot 17,9% prioritas keempat yaitu teknologi dengan bobot 13,3% dan prioritas terakhir yaitu peraturan dengan bobot 10,6%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan persampahan Kota Banda Aceh sudah cukup baik, dilihat dari ke-5 indikator ISWM yang sudah tercantum dalam kebijakan namun dalam mengimplementasikannya yang perlu ditingkatkan.</note>
 <note type="statement of responsibility"></note>
 <classification></classification>
 <identifier type="isbn"></identifier>
 <location>
  <physicalLocation>ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala</physicalLocation>
  <shelfLocator></shelfLocator>
 </location>
 <slims:digitals/>
</mods>
<recordInfo>
 <recordIdentifier>129241</recordIdentifier>
 <recordCreationDate encoding="w3cdtf">2024-08-30 15:48:18</recordCreationDate>
 <recordChangeDate encoding="w3cdtf">2024-08-30 17:15:06</recordChangeDate>
 <recordOrigin>machine generated</recordOrigin>
</recordInfo>
</modsCollection>