Electronic Theses and Dissertation

Berdasarkan data DP3A Aceh, saat ini terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual khususnya perkosaan oleh ayah terhadap anak kandungnya. Hal ini tentunya memerlukan perhatian khusus dan penanganan hukum yang tegas terkait kasus perkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa konsep pemidanaan bagi ayah pelaku pemerkosaan terhadap anak kandung diatur dalam beberapa peraturan pidana, yaitu KUHP Baru, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang TPKS dengan menekankan adanya pidana tambahan 1/3 dari ancaman pidana biasa; serta Qanun Jinayat dengan sanksi alternatif berupa cambuk, denda, atau penjara. Konsep pemidanaan di atas justru menimbulkan ketidakpastian hukum karena banyaknya aturan yang mengatur dan sanksi pidana yang beragam membuat aturan tersebut tidak konsisten. Meskipun konsep pemidanaan yang diberikan merupakan bentuk pelindungan hukum bagi anak korban, namun hal ini dinilai belum cukup menjamin pelindungan terhadap anak korban terutama pada proses pemulihan korban setelah dilakukannya proses hukum bagi pelaku. Dalam kasus ini dapat diterapkan pencabutan hak asuh terhadap ayah sebagai pelaku, sebagai bagian dari upaya untuk menjauhkan anak korban dari pelaku perkosaan.

Based on data from DP3A Aceh, there is currently an increase in sexual violence cases, especially rape by fathers against their biological children. This requires special attention and firm legal action regarding rape cases committed by fathers against their children. This research uses normative legal research methods through a statue approach and conceptual approach, with qualitative analysis. The research results explain that the concept of punishment for fathers who commit rape against their biological children is regulated in several criminal regulations, namely the New Criminal Code, the Child Protection Law, and the Sexual Violence Crimes Law, emphasizing additional punishment of 1/3 of the usual criminal threats; as well as the Qanun Jinayat with alternative sanctions in the form of caning, fines, or imprisonment. This concept of punishment creates legal uncertainty because the many regulations and diverse criminal sanctions make the rules inconsistent. Although the punishment concept provided is a form of legal protection for child victims, it is considered insufficient to ensure the protection of child victims, especially in the recovery process after the legal process for the perpetrator. In this case, revocation of custody rights for the father as the perpetrator can be applied as part of an effort to distance the child victim from the rapist.