Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK Sejak reformasi terjadi pada tahun 1998 Sistem Pemerintahan di Indonesia mulai berubah dari sistem Sentralistik menjadi sistem Desentralistik atau dengan istilah Otonomi Daerah, sehingga kewenangan daerah menjadi lebih besar dalam mengelola dan menjalankan roda pemerintahan. Dengan Otonomi Daerah, pengelolaan keuangan daerah juga diberi kewenangan yang lebih besar dan dituntut harus mampu untuk menggali pendapatan sendiri guna menjalankan roda pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perencanaan dan pengawasan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat. Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu membandingkan hasil penelitian dengan tinjauan kepustakaan sebagai landasan teoritis. Data diperoleh melalui dua cara yakni penelitian kepustakaan (library research) melalui buku-buku bacaan, literature dan tulisan lain berupa artikel yang berhubungan dengan objek penelitian ini Dan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan melalui interview serta observasi terhadap objek yang berhubungan dengan penelitian ini. Dari hasil penelitian, bahwa perencanaan dan pengawasan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat diawali dengan penetapan target PAD yang disusun oleh Dinas Pendapatan Daerah Kab. Aceh Barat dan diuraikan jenis-jenis penerimaan tersebut serta ditetapkan juga unit-unit pengelola penerimaan PAD kemudian dimasukkan sebagai salah satu komponen dari APBDKab. Aceh Barat pengawasan terhadap PAD dan APBD dilakukan oleh Bawasda Kab. Aceh Barat sebagai lembaga pengawas internal yang mencakup seluruh aspck keuangan daerah termasuk pengawasan terhadap tata laksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen pemerintahan daerah. Sehingga pelaksanaan roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan mengeliminir penyimpangan dan penyelewengan Berdasarkan data yang ada, perencanaan dan pengawasan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Aceh Barat secara umum sudah berjalan sesuai dengan ketentuan namun timbul kendala karena belum pulihnya kondisi keamanan sehingga pungutan terhadap beberapa objek pajak tidak bisa optimal.

Tidak Tersedia Deskripsi