Electronic Theses and Dissertation

Abstrak Penerapan Undang-Undang No. 22 dan 5 Tahun 1999 diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kemajuan daerah Dengan penerapan UU tersebut daerah tidak hanya diberi kewenangan dalam mengurus rumah tangganya sendiri, akan tetapi letih pentng lagi daerah dapat menangami pengelolaan keuangan daerah dengan menggah potens­potensi penerimaan daerah sesuat dengan kebijakan pemerintah daerah sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah provinsi nanggroe aceh darussalam setelah diberlakukannya UU No. 22 dan 25 Tahun 1999, Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan daerah selama 8 tahun dalam periode tahun 1995-2002 kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskniptif Tolok ukur kemampuan keuangan daerah dihihat dari derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian daerah, efektitivitas penerimaan daerah dan indeks kemampuan rutin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio PAD terhadap TPD sebelum UU No. diberlakukan 22 dan 25 tahun 1999 sebesar 18,37 persen Setelah diberlakukannya undang-undang tersebut rata-rata rasio menurun menjadi sebesar 9,97 persen. Selanjutnya rasio Sumbangan Daerah (SB) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) sebelum diberlakukan UU No. 22 dan 25 tahun 1999 sebesar 57,35 persen. Setelah diberlakukan undang-udang tersebut meningkat menjadi sebesar 65,88 persen. Rata-rata rasio kemandirian daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam periode tahun 1995 sampai dengan tahun 1998 sebesar 32,76 persen. Selanjutnya dalam periode tahun I999 sampai dengan tahun 2002 rata-rata rasio tersebut menurun menjadi sebesar 17,46 persen. Rata-rata indeks kemampuan rutin (IKR) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selama periode tahun 1995 sampai dengan tahun 1998 sebesar 30,89 persen. Setelah diberlakukannya undang-undang nomor 22 dan 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah, rasio tersebut menurun menjadi sebesar 16,69 persen Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah dengan diberlakukannya undang-undang nomor 22 dan 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah, penerimaan daerah mengalami peningkatan. Namun sebagian besar penerimaan berasal dani pemerintah pusat Sedangkan penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah relatif kecil, sehingga ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat semakin besar

Tidak Tersedia Deskripsi