PENGARUH TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN DENGAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DI BANDA ACEH | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI

PENGARUH TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN DENGAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DI BANDA ACEH


Pengarang

Cut Fitria - Personal Name;

Dosen Pembimbing



Nomor Pokok Mahasiswa

0011312485

Fakultas & Prodi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Manajemen Perusahaan (D3) / PDDIKTI : 61405

Subject
-
Kata Kunci
-
Penerbit

Banda Aceh : Fakultas Ekonomi., 2005

Bahasa

No Classification

-

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

ABSTRAK
Pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan dan dewan berwenang memerintahkan pemeriksa eksternal untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut maka peran dewan menjadi semakin meningkat dalam mengontrol kebijaksanaan pemerintah untuk memenuhi tuntutan masyarakat dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengetahuan dewan tentang anggaran akan mempengaruhi dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah (APBD) dan untuk mengetahui besarnya pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap hubungan pengetahuan anggaran dengan peranan DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Penulis mengumpulkan data yaitu dengan melakukan penelitian secara langsung terhadap responden untuk memperoleh data primer dengan menggunakan kuisioner. Analisis data dilakukan dengan regresi linear berganda, yang diolah dengan program komputer Statistical Package For Special Sains (SPSS) Hasil dari pengolahan data diperoleh koefisien determinasi (R') sebesar 0,568 yang berarti sebesar 56,8 % perubahan-perubahan dalam variabel pengawasan keuangan daerah (Y) dapat dijelaskan oleh perubahan-perubahan dalam variabel pengetahuan dewan tentang anggaran (x), transparansi kebijakan publik (x) dan interaksi keduanya x dan x; (x) Sedangkan selebihnya yaitu 43,2 % dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh Fhitung sebesar 21,788 dan Ftabel pada tingkat signifikan a = 5 % sebesar 3,008. Hal ini menunjukkan bahwa Fhitung > Ftabel yang berarti penelitian ini menolak Ho, dan Ho, sedangkan Ha, dan Ha diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah dan transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Tidak Tersedia Deskripsi

Citation



    SERVICES DESK