<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" id="128075">
 <titleInfo>
  <title>ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENATAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM ANTAR KOTA DALAM PROVINSI DI ACEH</title>
 </titleInfo>
 <name type="Personal Name" authority="">
  <namePart>ALHADI</namePart>
  <role>
   <roleTerm type="text">Primary Author</roleTerm>
  </role>
 </name>
 <typeOfResource manuscript="no" collection="yes">mixed material</typeOfResource>
 <genre authority="marcgt">bibliography</genre>
 <originInfo>
  <place>
   <placeTerm type="text">Banda Aceh</placeTerm>
   <publisher>Fakultas Ilmu Sosial dan Politik</publisher>
   <dateIssued>2024</dateIssued>
  </place>
 </originInfo>
 <language>
  <languageTerm type="code"></languageTerm>
  <languageTerm type="text"></languageTerm>
 </language>
 <physicalDescription>
  <form authority="gmd">Skripsi</form>
  <extent></extent>
 </physicalDescription>
 <note>Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Aceh, pada tahun 2022 jumlah angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Aceh sebanyak 2,383 angkutan. Pengelolaan angkutan penumpang AKDP di Aceh diatur didalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Dalam Provinsi. Namun berdasarkan observasi awal, masih terdapat permasalahan seperti angkutan tidak memiliki izin trayek, angkutan tidak laik jalan dan perusahaan yang tidak memiliki angkutan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui serta mendeskripsikan kebijakan pemerintah dalam penataan angkutan penumpang AKDP di Aceh serta faktor penghambat dalam pelaksanaanya. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan dari Said Zainal Abidin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penjabaran deskriptif. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada indikator efektivitas dan terjawab belum tercapai dengan baik, karena masih kurangnya sosialisasi kebijakan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran serta belum menjawab dari permasalahan yang terjadi. Sedangkan indikator efisien, cukup dan adil sudah tercapai dengan baik, karena dalam pelayanan perizinan trayek angkutan penumpang AKDP sudah menggunakan sistem online serta kebijakan penataan angkutan penumpang AKDP cukup membantu pelaku usaha dan masyarakat dalam menjaga keselamatan serta memberikan pemerataan tarif di setiap angkutan penumpang AKDP. Sedangkan pada faktor penghambat dalam kebijakan penataan angkutan penumpang AKDP yaitu masih kurangnya kerjasama pelaku usaha dengan pemerintah, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran yang dimiliki. Guna menerapkan kebijakan penataan angkutan penumpang AKDP di Aceh dengan baik, maka pemerintah perlu meningkatkan pemberian informasi serta melakukan pengawasan yang lebih ketat.</note>
 <note type="statement of responsibility"></note>
 <classification>0</classification>
 <identifier type="isbn"></identifier>
 <location>
  <physicalLocation>ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala</physicalLocation>
  <shelfLocator></shelfLocator>
 </location>
 <slims:digitals/>
</mods>
<recordInfo>
 <recordIdentifier>128075</recordIdentifier>
 <recordCreationDate encoding="w3cdtf">2024-08-16 12:41:32</recordCreationDate>
 <recordChangeDate encoding="w3cdtf">2024-08-16 14:29:25</recordChangeDate>
 <recordOrigin>machine generated</recordOrigin>
</recordInfo>
</modsCollection>