Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

Dengan bergulirnya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. dan aturan pelaksanaannya, khususnya PP Nomor 105 tahun 2000 ten tang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah maka terhitung tahun anggaran 2001, telah terjadi pembaharuan di dalam manajemen keuangan Daerah. Dengan adanya otonomi ini, Daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan Pemerintah Pusat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan serta merumuskan kebijakan dalam meningkatkan kinerja keuangan scbelum dan sesudah otonomi daerah agar tercapai pembangunan yang berkelanjutan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa sebelum otonomi penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh pada tahun anggaran 1999/2000 sebesar Rp.17.575.606.000 atau memberikan kontribusi sebesar 16,11 persen dari total penerimaan yang besarnya Rp.108.712.883.000. Sementara setelah otonomi dilaksanakan pada tahun anggaran 2001, PAD ditetapkan sebesar Rp. 30.057.549.000. atau mengalami kenaikan 171 sebesar persen apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 1999/2000. Kenaikan PAD tersebut belum menunjukkan kenaikan yang signifikan apabila dilihat dari kontribusi PAD terhadap total penerimaan APBD. Dilihat dari kontribusi terhadap total penerimaaan APBD, PAD tahun anggaran 2001 memberikan kontribusi sebesar 11,67 persen dari total penerimaan yang besarnya Rp.251.489.894.000. Sehingga apabila dibandingkan dengan kontribusi PAD terhadap total penerimaan pada tahun anggaran 1999/2000 mengalami penurunan sebesar 4,44 persen. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa sesudah otonomi dilaksanakan pada tahun 2001 mengalami peningkatan yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintahan Kota Banda Aceh.

Tidak Tersedia Deskripsi